Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 15/KMK.01/2003

 

a.

bahwa kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan utang dalam negeri memiliki makna yang sangat strategis bagi pengelolaan APBN, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perkembangan pasar financial;

b.

bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan Surat Utang Negara terdapat beberapa unit eselon I yang terkait baik secara teknis maupun konsepsional;

c.

bahwa koordinasi di antara para pimpinan unit eselon I terkait perlu dilakukan agar dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis kepada Menteri Keuangan dalam pengelolaan Surat Utang Negara;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Komite Kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara;

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

5.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 77);

6.

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 226);

7.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA.

 

Membentuk Komite Kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara, selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

 

Tugas Komite adalah:

1.

memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis berkaitan dengan pengelolaan Surat Utang Negara, yang meliputi:

 

a.

kebutuhan dan rencana penerbitan Surat Utang Negara tahunan;

 

b.

metode penjualan dan pembelian Surat Utang Negara;

 

c.

penunjukan agen penjual dan agen pembeli Surat Utang Negara;

 

d.

penetapan harga dan/atau bunga Surat Utang Negara;

 

e.

penyelesaian persoalan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Surat Utang Negara.

 

 

Komite bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan tugasnya.

 

Komite melakukan pertemuan secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Komite menetapkan Tata Tertib Rapat Komite dan membentuk Sekretariat Komite, serta menunjuk nara sumber.

 

Seluruh Anggota Komite, Sekretariat Komite, dan nara sumber wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang dikategorikan sebagai rahasia oleh Komite.

 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite ini dibebankan pada Bagian Anggaran 69 pada Departemen Keuangan.

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BOEDIONO