Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
  • Menimbang
  • Mengingat
  • Memperhatikan
  • Menetapkan
  • PERTAMA
  • KEDUA
  • KETIGA
  • KEEMPAT
Aktifkan Mode Highlight
Premium
File Lampiran
Peraturan Terkait
IDN
ENG
Fitur Terjemahan
Premium
Terjemahan Dokumen
Ini Belum Tersedia
Bagikan
Tambahkan ke My Favorites
Download as PDF
Download Document
Premium
Status : Berlaku

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR KEP-01/PP/2020

 
TENTANG
 
SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
 
KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan tentang Syarat-syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;
 

Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4189);
2.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1587);
 

Memperhatikan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK.
 

PERTAMA
Menetapkan syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
 

KEDUA
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat pula tata cara penerimaan permohonan Peninjauan Kembali di Sekretariat Pengadilan Pajak.
 

KETIGA
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
 

KEEMPAT
Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini disampaikan kepada:
1.
Plt. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial;
2.
Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial;
3.
Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim;
4.
Sekretaris Pengadilan Pajak;
5.
Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;
6.
Para Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
7.
Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.
 
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020
KETUA PENGADILAN PAJAK,
ttd.
TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H., Ak., M.B.A.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak KEP-01/PP/2020 - Perpajakan DDTC