Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-421/PJ.43/1991

 

 

 

a.

bahwa yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak terbatas pada Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Wajib Pajak Badan dalam negeri saja, dan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Direktur Jenderal Pajak juga dapat ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan;

b.

bahwa orang pribadi atau perseorangan sudah saatnya untuk ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

c.

bahwa oleh karena itu perlu diatur penunjukan Wajib Pajak Perseorangan sebagai Wajib Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

2.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);

 

 

 

 

Wajib Pajak dalam negeri perseorangan yang melakukan kegiatan atau memenuhi persyaratan:

a.

Dokter;

b.

Notaris;

c.

Arsitek

d.

Akuntan;

e.

Pengacara;

f.

Perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan;

g.

Orang asing yang sudah menjadi subyek pajak dalam negeri;

Ditunjuk untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 kepada orang pribadi atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
MAR'IE MUHAMMAD