a.

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.04/1994, pelaksanaan pembayaran dan pembebasan Fiskal Luar Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan mengenai pedoman administrasi pelaksanaan Fiskal Luar Negeri dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

 

 

a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3578);

d.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 638/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri;

e.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 652/KMK.04/1994 tentang Pembebasan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan pada Waktu Bertolak Ke Luar Negeri Bagi Orang Pribadi Warga Negara Asing yang Bekerja Di Indonesia untuk kepentingan kantor Wilayah Asing;

f.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI.

 

(1)

Pengelolaan Fiskal Luar Negeri untuk Wilayah di luar Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak;

(2)

Apabila dalam satu kota terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menunjuk KPP yang mengelola SKFLN;

(3)

Khusus untuk Wilayah DKI Jaya, serta Bandar Udara Soekarno-Hatta FLN dilaksanakan oleh Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

(1)

Dalam hal pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka tanggung jawab pelaksanaannya pada Seksi Pajak Penghasilan perseorangan, Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa.

(2)

Dalam hal pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, maka tanggung jawab pelaksanaannya pada Bidang IAP, Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

 

 

(1)

Petugas Unit Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri di tingkat Kantor Pelayanan Pajak ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

(2)

Petugas Unit Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri di tingkat Kantor Wilayah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.

 

 

(1)

Pedoman Administrasi dan Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

(2)

Sarana Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri seperti termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
FUAD BAWAZIER