Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
    NOMOR KEP-79/BC/2004

     
    TENTANG
     
    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-152/BC/2003
     
    DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
     

    Menimbang
    a. bahwa dalam rangka memfasilitasi industri yang berorientasi ekspor, serta menjamin hak-hak negara; 
    b. bahwa terdapat bahan baku yang diimpor dengan mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang diekspor tanpa melalui proses pengolahan; 
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengubah pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-152/BC/2003.
     

    Mengingat
    Keputusan Menteri Keuangan RI No. 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-152/BC/2003.
     
    Pasal I
    Mengubah ketentuan pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-152/BC/2003, sehingga secara keseluruhan pasal 20 berbunyi:
    (1) Eksportir dapat mengekspor bahan baku yang telah diimpornya yang menggunakan pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, tanpa melalui proses pengolahan.
    (2) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB yang mendapat KITE dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    (3) Persetujuan untuk melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Pemuatan setelah eksportir mengajukan permohonan yang memuat alasan dilakukan ekspor dan disertai keterangan mengenai :
      a. nama, alamat penerima/pembeli, dan negara tujuan;
      b. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
      c. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang diekspor.
    (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copy PIB yang ditandasahkan oleh Pejabat, invoice, packing list, dan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti antara lain surat pembatalan order dari pembeli barang jadi di luar negeri, sales contract.
    (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam hal pelaksanaan ekspor tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan sebagaimana tercantum dalam PIB.
    (6) Dalam jangka waktu pelaksanaan ekspor melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan, PEB dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
    (7) Terhadap barang ekspor bersangkutan wajib dilakukan pemeriksaan fisik.
    (8) Pemeriksaan fisik barang dilakukan berdasarkan PEB, dokumen pelengkap pabean, Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB), PIB dan dokumen pelengkap pabean PIB bersangkutan.
    (9) Dalam hal saat pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang diekspor berbeda dengan barang yang diberitahukan dalam PEB, Pemeriksa membuat Nota Pembetulan (NP) sesuai contoh BCF 3.07 dalam lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal No. KEP-152/BC/2003.
    (10) Barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tidak dapat diberlakukan sebagai barang yang mendapat KITE dan tidak diterbitkan LHP atas barang ekspor bersangkutan.
     
    Pasal II
    Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 15 Oktober 2004
    DIREKTUR JENDERAL,
    ttd.
    EDDY ABDURRACHMAN

    Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai KEP-79/BC/2004 - Perpajakan DDTC