Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor: 5 Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu adanya pungutan Biaya Leges sebagai wujud pelayanan administrasi Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;

b.

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Suatu Qanun.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Ketentuan, Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Perda Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI BIAYA LEGES.

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur;

d.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Timur;

e.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Timur;

f.

Leges adalah barang berharga yang bergambar Lambang Daerah Kabupaten Aceh Timur diberi nilai nominal tertentu dan mempunyai ukuran tertentu serta dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

g.

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

h.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

i.

Jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau Badan;

j.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak/Retribusi Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi, perusahaan perorang/kelompok, BUMN, BUMD dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

l.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam rangka menerima pelayanan prima yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

m.

Penyidik tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Biaya Leges dipungut biaya sebagai pembayaran atas pengawasan, pengendalian dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi, Badan Usaha dan sejenisnya dan atau pelayanan administrasi lainnya dalam Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

Objek Biaya Leges adalah segala pelayanan administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

Subjek Biaya Leges adalah orang pribadi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, usaha dagang rekomendasi dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diatur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Biaya Leges berdasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan pelayanan dan pengeluaran jasa dalam rangka memperlancar proses pelayanan administrasi dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek lainnya.

(2)

Biaya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah meliputi: pengaturan, pengendalian, evaluasi serta pemeliharaan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan prima yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

(2)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terhutang dipungut di Unit-Unit kerja Daerah tempat pelayanan diberikan.

 

 

 

 

 

Masa Biaya Leges adalah jangka waktu saat mendapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Biaya Leges tidak dapat diborongkan.

(2)

Biaya Leges dipungut dengan penggunaan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan).

 

 

 

 

Pelaksanaan penyetoran uang Retribusi Biaya Leges pada saat dan atau waktu pengambilan leges pada bendaharawan barang Dinas Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

(2)

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan Penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

Ditetapkan Di Langsa
Pada tanggal 30 Desember 2002 M (25 Syawal 1423 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
Dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 1
TANGGAL 22 Juli 2003
SERI B NOMOR 1
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Dto
Drs. ISHAK JUNED