Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 9 Tahun 2017

 

 

 

 

a.

bahwa pengelolaan pemungutan atas Pajak Daerah di Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b.

bahwa penyesuaian dan penataan dimaksud karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah pengelola pajak daerah, dan perubahan terhadap tata cara pemungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta terkait dengan tata cara pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

13.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9 dan angka 10 diubah dan disisipkan 4 (tiga) angka yakni angka 9a,angka 19a, angka 24a dan angka 31a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

2.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

3.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

 

4.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

5.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

6.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

8.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

9.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

 

9a.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

 

10.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

11.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

 

12.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

 

13.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

 

14.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

 

15.

Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.

 

16.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

 

17.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

 

18.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

 

19.

Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen bahan bakar lainnya.

 

19a.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

20.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

 

21.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

 

22.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

23.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

 

23a.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

24.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

24a.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

25.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

 

26.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

27.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

28.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

 

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau pajak seharusnya terutang.

 

30.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

31.

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLLJ.

 

31a.

Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Pajak Air Permukaan dan Dasar Penetapan Pajak.

 

32.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

 

33.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

 

34.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.

 

35.

Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

 

36.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

37.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.

 

38.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

39.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.

 

40.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

 

41.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

42.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

43.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

44.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

 

45.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dijelaskan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 ayat (4), ayat (5) dihapus menjadi:

 

 

 

 

(1)

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

 

(2)

Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan di dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

 

(3)

Apabila Kendaraan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menunjukkan bukti lapor tiba maka telah dianggap sudah beroperasi melebihi 3 (tiga) bulan.

 

(4)

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

 

(5)

Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

 

 

b.

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

 

 

c.

Pabrikan atau importir yang semata-mata dipamerkan dan tidak untuk dijual; dan

 

 

d.

Kereta Api.

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

 

a.

1,7% (satu koma tujuh persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi;

 

b.

1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;

 

c.

0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;

 

d.

0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

 

 

4.

Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat menjadi:

 

 

 

 

(1)

Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

 

(2)

Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

 

(3)

Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum mencapai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

 

(4)

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal fiskal antar daerah.

 

(5)

Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

 

(6)

Apabila terjadi perpindahan atau mutasi kendaraan bermotor antar SAMSAT dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka jatuh tempo pajak akan berubah mulai sejak tanggal pendaftaran.

 

(7)

Dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lebih dari 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.

 

(8)

Hasil penerimaan pajak kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

 

 

5.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.

 

(2)

SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.

 

(3)

SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

 

 

a.

untuk kendaraan baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan;

 

 

b.

untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan

 

 

c.

untuk kendaraan bermotor mutasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan fiskal.

 

(4)

Jika kewajiban menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok PKB untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

 

(5)

Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

 

 

6.

Ketentuan Pasal 14 dihapus.

 

 

 

 

dihapus.

 

 

7.

Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat menjadi:

 

 

 

 

(1)

Masa pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya mulai sejak saat menerima penyerahan sampai dengan penyerahan kembali dalam hak milik.

 

(2)

Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB.

 

(3)

Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

 

(4)

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisi:

 

 

a.

nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;

 

 

b.

tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;

 

 

c.

nomor polisi kendaraan bermotor;

 

 

d.

lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan

 

 

e.

khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

 

 

8.

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28a yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

 

(2)

Bentuk, isi dan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala Badan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.

 

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di air sebagai wajib pungut atau kuasanya.

 

(3)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.

 

(4)

Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

 

 

10.

Ketentuan dalam Bab V ditambah 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Keenam dan Pasal 36a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

 

 

11.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

 

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

(2)

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah:

 

 

a.

Pajak Kendaraan Bermotor;

 

 

b.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

 

 

c.

Pajak Air Permukaan.

 

(3)

Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

 

 

12.

Ketentuan Pasal 47 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

 

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

 

(3)

dihapus.

 

(4)

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

13.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5a) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

PKB wajib dibayar sekaligus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.

 

(2)

PKB dan BBNKB wajib dibayar pada saat diterbitkannya SKPD.

 

(3)

PBBKB wajib dibayar pada saat penyerahan Bahan Bakar.

 

(4)

Wajib Pungut wajib membayarkan PBBKB, setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

 

(5)

PAP wajib dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.

 

Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan cukai.

 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5a) dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pelayanan Pajak Daerah (Pajak Online).

 

(6)

Tata cara pembayaran dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

14.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat menjadi:

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas suatu:

 

 

a.

SKPD;

 

 

b.

SKPDKB;

 

 

c.

SKPDKBT;

 

 

d.

SKPDLB;

 

 

e.

SKPDN; dan

 

 

f.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

 

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(4)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

 

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

 

(6)

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

 

 

15.

Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:

 

 

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

 

 

b.

mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;

 

 

c.

membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

 

 

d.

mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.

 

(3)

Tata Cara pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

 

 

16.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Pajak.

 

(2)

Tata cara pemberian keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

 

 

17.

Ketentuan Pasal 61a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Gubernur melalui Badan pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan.

 

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

 

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

 

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna pemeriksaan; dan/atau

 

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

 

(3)

Tata cara pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

18.

Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif.

 

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

 

(3)

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

 

19.

Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yakni Bab Xa dan Pasal 62a, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

 

(2)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

(3)

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

 

 

a.

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

 

 

b.

menerbitkan:

 

 

 

1.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

 

 

 

2.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

 

 

 

3.

Surat Paksa;

 

 

 

4.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

 

 

 

5.

Surat Perintah Penyanderaan;

 

 

 

6.

Surat Pencabutan Sita;

 

 

 

7.

Pengumuman Lelang;

 

 

 

8.

Surat Penentuan Harga Limit;

 

 

 

9.

Pembatalan Lelang; dan

 

 

 

10.

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

 

(4)

Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

(5)

Tata cara penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.

 

 

20.

Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

 

(2)

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan potensi.

 

 

21.

Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

 

(2)

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi.

 

 

22.

Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

 

(2)

Dikecualikan untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

 

(3)

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi.

 

 

23.

Ketentuan Pasal 65a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

 

(2)

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan jumlah Penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan Pemerataan.

 

 

24.

Diantara Pasal 65a dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65b, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebagian dianggarkan untuk mendukung:

 

a.

sosialisasi Pajak;

 

b.

fasilitasi operasional pemungutan pajak; dan

 

c.

penagihan pajak.

 

 

25.

Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.
H. ROSIADI HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9

 

 

 

 

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakan perpajakan dan retribusi Daerah, termasuk beberapa ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak. Beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun sistem dan prosedur pemungutan Pajak sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak di Daerah, masih terdapat kesulitan yang dihadapi oleh Daerah terkait teknis pemungutan Pajak mengingat belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pemungutan Pajak. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak hanya mengatur mengenai pembagian jenis Pajak berdasarkan pemungutannya, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

 

Dasar pengenaan Pajak adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini harus sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, dalam memperkuat law enforcement perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ini mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menjadi salah satu pertimbangan dalam perubahan perda pajak daerah serta merupakan pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan Pajak dan memperjelas berbagai ketentuan dalam Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi saat ini.

 

 

 

Angka I

Angka II