Perda Provinsi Jawa Barat Nomor: 6 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan urusan, pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42);

15. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20 14 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 5 (angka) angka yaitu angka 4a, angka 4b, angka 4c, angka 4d, dan angka 4e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

2.

Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Barat.

 

4a.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

4b.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

4c.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

4d.

Biro Pengendalian Pembangunan adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

4e.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

 

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

9.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

10.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

11.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

13.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

 

14.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan huruf b Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

 

b.

dihapus;

 

c.

Retribusi Pelayanan Pendidikan.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus, serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di:

 

 

a.

dihapus;

 

 

b.

dihapus;

 

 

c.

Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat;

 

 

d.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

 

 

e.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja; dan

 

 

f.

tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

 

(2)

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Balai berupa:

 

 

a.

pelayanan medik;

 

 

b.

pelayanan non medik; dan

 

 

c.

pelayanan laboratorium.

 

(3)

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Balai.

 

(4)

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Balai/Perangkat Daerah dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(5)

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 6 dihapus.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 10 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

b.

 

c.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

d.

Retribusi Penyeberangan di Air;

 

e.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (2) huruf e, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.

 

(2)

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

 

 

a.

tanah;

 

 

b.

bangunan;

 

 

c.

ruangan;

 

 

d.

tempat penginapan/pesanggrahan/villa; dan

 

 

e.

peralatan laboratorium dan pelayanan, meliputi:

 

 

 

1.

pengujian dan penyewaan peralatan uji air, energi dan sumber daya mineral di Laboratorium Pengujian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

 

 

 

2.

pengujian mutu bahan, hasil pelaksanaan konstruksi, dan mutu konstruksi di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi;

 

 

 

3.

pengujian mutu lingkungan di Laboratorium Uji Mutu Lingkungan;

 

 

 

4.

kalibrasi, pengujian mutu barang dan kemasan di Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian Mutu Barang;

 

 

 

5.

pelayanan yang menggunakan media, bahan, jasa pengujian di laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan;

 

 

 

6.

pengujian penyakit hewan, bahan asal hewan, mutu pakan/bahan baku pakan ternak di Laboratorium Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan Ternak;

 

 

 

7.

uji laboratorium mutu benih, kandungan pupuk, dan pestisida; dan

 

 

 

8.

pemeriksaan mutu benih (sertifikasi) tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan, meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pengujian laboratorium.

 

 

f.

pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel; dan

 

 

g.

pemakaian kendaraan bermotor.

 

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

 

 

a.

pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum; dan

 

 

b.

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon serta penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

 

(4)

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah.

 

(5)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

8.

Diantara BAB IV ditambah 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keenam-A dan terdiri atas 2 (dua) paragraf yaitu Paragraf 1 terdiri dari Pasal 20a dan Paragraf 2 terdiri dari pasal 20b, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan di terminal.

 

(2)

Objek Retribusi Terminal meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

(4)

Subjek Retribusi Terminal yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana terminal.

 

(5)

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di terminal, serta dihitung berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas penumpang, dan lamanya parkir di terminal.

 

(2)

Prinsip tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

 

(3)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bapenda mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan Perangkat Daerah penghasil.

 

(2)

Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

 

(3)

Penetapan target Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah penghasil dengan Bapenda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Pengendalian Pembangunan.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

 

(2)

Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.

 

(3)

Bapenda menjadi koordinator pemungutan Retribusi.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

 

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

 

(4)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan porporasi, dikecualikan untuk transaksi yang menggunakan billing machine.

 

(5)

Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.

 

(6)

Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai.

 

(7)

Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah.

 

(8)

Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Bapenda.

 

(9)

Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

(10)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing Jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

 

(2)

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

 

(3)

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

 

(4)

Dihapus.

 

(5)

Dihapus.

 

(6)

Ketentuan pemanfaatan penerimaan Retribusi disesuaikan dengan kebijakan di bidang teknis masing-masing dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bapenda melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.

 

(2)

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bapenda melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.

 

(3)

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh Bapenda bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

 

 

 

 

 

15.

Diantara Bab XVII dan Bab XVIII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XVIIA terdiri dari Pasal 46a, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai Wajib Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan dalam hal pelayanan Wajib Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

 

 

 

 

 

16.

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48a, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

 

a.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Seri E); dan

 

b.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Seri E),

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

18.

Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.

 

 

 

 

 

19.

Di antara Ketentuan Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran VIIIA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2018
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd.
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

 

 

 

 

Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada kewenangan objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah provinsi. Untuk mengharmonisasikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Selain itu, harmonisasi juga dilakukan karena adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian besaran tarif retribusi.

 

Pada prinsipnya, perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 telah mengakomodir keseluruhan objek, struktur, dan tarif retribusi yang dapat dipungut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, objek, struktur, dan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi sudah tidak berlaku.

 

 

Pasal I

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pelayanan yang menggunakan media, bahan, jasa pengujian termasuk di pos pengawasan di Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dihapus.

Cukup jelas.

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 224