Perda Provinsi Banten Nomor: 4 Tahun 2019

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan Provinsi Banten secara berkesinambungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten khususnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31), diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 6, diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

 

1.

Daerah adalah Provinsi Banten.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Pemerintah Daerah Kab/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kab/Kota adalah Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten.

 

4.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

 

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.

 

6.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

 

7.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

9.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

 

10.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.

 

11.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

 

12.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

 

13.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

 

14.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

 

15.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.

 

16.

Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau Badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau Badan.

 

17.

Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

 

18.

Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.

 

19.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

 

20.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

 

21.

Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.

 

22.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

 

23.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

 

24.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

 

25.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

 

26.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

27.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

 

28.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

29.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

30.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

31.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

32.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

33.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

 

34.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 

35.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

 

36.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

37.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

38.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

39.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

40.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

 

41.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

2.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (8) huruf g diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu:

 

 

a.

nilai jual Kendaraan Bermotor; dan

 

 

b.

bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

 

(2)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

 

(3)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor-faktor:

 

 

a.

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

 

 

b.

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

 

 

c.

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

 

(4)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

 

 

a.

koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

 

 

b.

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

 

(5)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

 

(6)

Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

(7)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

 

(8)

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

 

 

a.

harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

 

 

b.

penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

 

 

c.

harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

 

 

d.

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;

 

 

e.

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

 

 

f.

harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

 

 

g.

harga Kendaraan Bermotor Complete Built Up (CBU) berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

 

(9)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

(10)

Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

 

3.

Ketentuan dalam Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Tarif PKB ditetapkan:

 

a.

untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);

 

b.

untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 1% (satu persen);

 

c.

untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

 

4.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Setiap kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi, kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.

 

(2)

Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

 

 

a.

untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);

 

 

b.

untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

 

 

c.

untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);

 

 

d.

untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

 

Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

(3)

Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

 

5.

Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif BBN-KB ditetapkan:

 

 

a.

untuk penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

 

 

b.

untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

 

(2)

Tarif BBN-KB khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan:

 

 

a.

untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

 

 

b.

untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBN-KB.

 

6.

Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 28 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor.

 

(2)

Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

(3)

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Kepala Badan.

 

(4)

Penyedia PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual atau digunakan sendiri.

 

7.

Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB.

 

(2)

Pemungutan dan pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

8.

Ketentuan dalam Pasal 39 pada ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 39 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan.

 

(2)

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

 

 

a.

jenis sumber air;

 

 

b.

lokasi sumber air;

 

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

 

e.

kualitas air;

 

 

f.

luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air; dan

 

 

g.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

(3)

Dihapus.

 

9.

Ketentuan dalam Pasal 44 pada ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 44 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Setiap wajib Pajak Air Permukaan wajib mengisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak Air Permukaan atau kuasanya.

 

(2)

Data objek pajak dan subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak Air Permukaan.

 

(3)

Dihapus.

 

10.

Di antara ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Pengenaan Pajak Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

11.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 56 secara keseluruhan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:

 

 

a.

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

 

b.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

 

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

 

(3)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

 

(4)

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

 

12.

Ketentuan dalam Pasal 60 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 60 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

 

Dalam proses Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Badan untuk memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.

 

(2)

Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

 

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

13.

Di antara ketentuan dalam BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA, di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

 

(2)

Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Badan atas nama Gubernur.

 

(3)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

 

(4)

Ketentuan teknis mengenai Restitusi Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

 

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2019
GUBERNUR BANTEN,
ttd.
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,
ttd.
INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (4-50/2019)