Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

 

 

 

 

 

 

1.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

3.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

4.

Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

5.

Wajib retribusi adalah Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

6.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

7.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

8.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

9.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

10.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

11.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

12.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

13.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi meliputi rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

 

 

 

 

 

Golongan Retribusi merupakan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan:

a.

jenis pengguna jasa/pelanggan;

b.

jumlah pengguna jasa/pelanggan; dan

c.

jangka waktu pelayanan.

 

 

 

 

 

Jenis pengguna jasa/pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

a.

rumah tangga;

b.

sosial;

c.

komersial; dan

d.

hotel/penginapan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.

(2)

Biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal.

 

 

 

 

 

Penetapan tarif Retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

 

 

 

 

 

 

Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis pengguna jasa/pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

 

 

 

 

 

(1)

Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2)

Ketentuan mengenai Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(3)

Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(5)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan lain-lain.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

 

 

 

 

 

 

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) bulan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.

(2)

Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)

Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6)

Ketentuan mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf g, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

Pembangunan di Daerah diharapkan dilakukan dengan cara mengedepankan setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki. Cara tersebut merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun konsep pembangunan tersebut dapat mendatangkan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga hal tersebut menjadi alasan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi setiap bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses pembangunan.

Salah satu dampak lingkungan yang terjadi adalah masalah limbah cair. Limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga maupun bidang usaha berpotensi untuk merusak lingkungan dan pencemaran air tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah memberikan peningkatan kualitas pelayanan pengolahan limbah cair bagi masyarakat.

Pelayanan penanganan limbah cair ini dapat ditarik pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan melalui adanya retribusi Daerah. Undang- Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang untuk melakukan pungutan terhadap pelayanan Pemerintah Daerah terhadap penanganan limbah cair domestik ini.

Sehingga salah satu bentuk retribusi yang perlu mendapat pengaturan dengan lebih baik adalah Retribusi bidang Pengolahan Limbah Cair. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memberikan landasan hukum bagi penarikan retribusi dan peningkatan layanan pengolahan limbah cair. Sebab dengan penarikan retribusi tersebut diharapkan disertai dengan meningkatnya kemampuan Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan limbah cair.

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7