Perda Kota Tegal Nomor: 2 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

b.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata maka perlu menghapus ketentuan Objek Pajak Hiburan yang meliputi diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya serta panti pijat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

11.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 19 Ayat 2 huruf e dihapus, huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

 

(2)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

tontonan film;

 

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

 

 

c.

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

 

 

d.

pameran yang bersifat komersial;

 

 

e.

dihapus;

 

 

f.

sirkus, akrobat dan sulap;

 

 

g.

permainan biliar dan bowling;

 

 

h.

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

 

 

i.

refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);

 

 

j.

pertandingan olah raga.

 

(3)

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus dan huruf g serta huruf i diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen)

 

c.

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

d.

pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);

 

e.

dihapus;

 

f.

sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);

 

g.

permainan biliar dan bowling sebesar 30% (tiga puluh persen);

 

h.

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);

 

i.

refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

j.

pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

 

 

 

 

 

3.

Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 BAB baru yakni BAB XII A PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan SPOPD kepada pejabat.

 

(2)

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diambil atau dikirim.

 

(3)

Bagi WP yang telah mendaftarkan usahanya ditetapkan NPWPD dan/atau NOP.

 

(4)

Bagi WP yang tidak mengirimkan SPOPD maka akan ditetapkan NPWPD dan/atau NOP secara jabatan.

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPOPD akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

4.

Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 1 ayat baru, yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak terutang, wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

 

(2)

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi secara manual atau online menggunakan e-SPTPD.

 

(3)

Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

 

(4)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 

(5)

Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan Surat Teguran.

 

(6)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

5.

Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 Pasal baru, yaitu Pasal 65A dan Pasal 65B yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah selama 3 (tiga) bulan dilakukan penutupan sementara, penyegelan, dan/atau pembekuan izin.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan sementara, penyegelan, dan/atau pembekuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Wali Kota berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki OPD secara online.

 

(2)

Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha Wajib Pajak terhadap Pajak yang dibayar sendiri.

 

(3)

Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan oleh OPD dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perekaman data transaksi usaha WP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

6.

Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 70 disisipkan 1 ayat baru, yaitu Ayat (3A) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

 

(2)

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

(3)

Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

 

Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di loket pembayaran atau bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

7.

Diantara BAB XXVIII dan BAB XXIX disisipkan 1 BAB baru yakni BAB XXVIIIA KETENTUAN PERALIHAN yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kewajiban Pajak untuk Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya serta Panti Pijat tetap ada sampai dengan berakhirnya masa izin.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 92 dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2019
WALI KOTA TEGAL,
ttd.
MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd.
PRAPTOMO WR

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 2

 

 

 

Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak Hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa “golf” bukan merupakan salah satu objek Pajak Hiburan, serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata maka perlu menghapus ketentuan Objek Pajak Hiburan yang meliputi diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya serta panti pijat sehingga Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan kembali.

 

Bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kota Tegal perlu penyesuaian regulasi mengenai Pajak Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 43