Perda Kota Tanjungpinang Nomor: 9 Tahun 2014

 

 

a.

bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;

b.

bahwa dalam rangka penyesuaian objek retribusi dan tarif retribusi daerah dan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) S.1926-226;

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);

10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

15.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

28.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

29.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

30.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;

31.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

32.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

33.

Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

36.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

37.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

38.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

39.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

41.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

42.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

43.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);

44.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);

45.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

46.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

47.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

48.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

49.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

50.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

51.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya izin adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

 

(2)

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

 

(3)

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

 

(4)

Sebagai tanda bukti telah dilakukannya daftar ulang, kepada pemegang izin diberikan pengesahan daftar ulang.

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara permohonan pemberian dan penolakan serta perpanjangan/daftar ulang izin gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

 

2.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf b diubah, serta huruf c dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang terdiri atas:

 

 

a.

Izin Usaha Perikanan Tangkap, meliputi:

 

 

 

1.

SIPI untuk kapal penangkapan ikan; dan

 

 

 

2.

SIKPI untuk kapal pengangkut ikan.

 

 

b.

Izin Usaha pembudidayaan Ikan adalah SIKPI untuk bidang budidaya ikan;

 

 

c.

Dihapus;

 

 

d.

Dihapus.

 

(2)

Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

 

a.

bidang penangkapan ikan:

 

 

 

1.

kapal perikanan milik perusahanan negara atau daerah.

 

 

 

2.

kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan, penelitian, survei dan eksplorasi, eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan daerah.

 

 

b.

bidang pembudidayaan ikan:

 

 

 

usaha pembudidayaan ikan, meliputi:

 

 

 

1.

pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar;

 

 

 

2.

pembesaran di kolam air tenang dengan areal tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

 

 

 

3.

pembesaran di keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5m³); dan

 

 

 

4.

pembesaran di keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 2 x 2,5m³.

 

3.

Ketentuan Pasal 62 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan izin usaha.

 

 

a.

SIUP di bidang Perikanan Tangkap; dan

 

 

b.

SIUP di bidang Perikanan Budidaya.

 

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

 

 

a.

SIUP dan SIPI untuk penangkapan ikan; dan

 

 

b.

SIUP dan SIKPI untuk pengangkutan ikan.

 

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk SIUP dan SIKPI di bidang pembudidayaan.

 

(4)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak boleh dipindahtangankan.

 

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.

 

(6)

Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

 

4.

Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, serta huruf e dan huruf f dihapus, dan ketentuan ayat (2) diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku:

 

 

a.

untuk SIUP berlaku selama orang pribadi/badan hukum masih melakukan usahanya;

 

 

b.

untuk SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;

 

 

c.

untuk SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama; dan

 

 

d.

untuk SIKPI pembudidayaan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;

 

 

e.

dihapus;

 

 

f.

dihapus.

 

(2)

Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap tahunnya wajib melaporkan perkembangan usahanya.

 

(3)

Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila kesediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.

 

5.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pemegang izin diwajibkan:

 

 

a.

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI bidang tangkap ikan dan SIKPI bidang budidaya ikan;

 

 

b.

mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP dalam hal hilang atau rusak, atau akan diadakan perubahan data yang tercantum dalam SIUP;

 

 

c.

membawa surat izin yang disahkan oleh Dinas atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas di bidang kelautan dan perikanan pada setiap waktu melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan; dan

 

 

d.

menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)

Pemegang izin dilarang:

 

 

a.

melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan; dan

 

 

b.

menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

6.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Izin dicabut apabila orang pribadi atau badan yang bersangkutan dalam hal:

 

 

a.

tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;

 

 

b.

menggunakan dokumen palsu;

 

 

c.

tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun untuk SIUP dan 1 (satu) tahun untuk SIKPI untuk budidaya ikan sejak izin dikeluarkan; atau

 

 

d.

tidak melaksanakan perpanjangan selama 1 (satu) tahun yang sudah habis masa berlakunya.

 

(2)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan pencabutannya.

 

(3)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secara patut kepada pemegang izin.

 

(4)

Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usahanya.

 

 

a.

melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan; dan

 

 

b.

menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

7.

Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Jalur penangkapan ikan ditetapkan 4 (empat) mil dari surut air terendah.

 

(2)

Kapal perikanan yang dilarang beroperasi adalah:

 

 

a.

kapal perikanan yang bertonase lebih dari GT 10; dan

 

 

b.

menggunakan alat tangkap jaring trawl, jaring purseine, jaring pukat atau sejenisnya untuk kapal perikanan yang bertonase di bawah 10 GT.

 

8.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal/tonase kapal.

 

(2)

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

9.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1), yang mengatur mengenai struktur dan tarif Retribusi izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan ketentuan ayat (2), tentang besarnya tarif Retribusi Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 dihapus.

 

10.

Ketentuan Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.

 

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(3)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima, harus memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

 

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terutang.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

 

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014
WALIKOTA TANJUNGPINANG,
Dto
LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,
Dto
RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 9