Perda Kota Tangerang Nomor: 10 Tahun 2023
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menimbang | |||||||||||||
|
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengingat | |||||||||||||
|
1.
|
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
| ||||||||||||
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
| ||||||||||||
|
3.
|
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
| ||||||||||||
|
4.
|
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
| ||||||||||||
|
5.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
| ||||||||||||
|
6.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
| ||||||||||||
|
7.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
| ||||||||||||
|
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN:
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menetapkan | |||||||||||||
|
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 | |||||||||||||
|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
| |||||||||||||
|
1.
|
Daerah adalah Kota Tangerang.
| ||||||||||||
|
2.
|
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
| ||||||||||||
|
3.
|
Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
| ||||||||||||
|
4.
|
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
| ||||||||||||
|
5.
|
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
| ||||||||||||
|
6.
|
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
7.
|
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
| ||||||||||||
|
8.
|
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
| ||||||||||||
|
9.
|
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
| ||||||||||||
|
10.
|
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
11.
|
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
| ||||||||||||
|
12.
|
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
| ||||||||||||
|
13.
|
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
| ||||||||||||
|
14.
|
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
| ||||||||||||
|
15.
|
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
| ||||||||||||
|
16.
|
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
| ||||||||||||
|
17.
|
Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
| ||||||||||||
|
18.
|
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk Daerah.
| ||||||||||||
|
19.
|
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
| ||||||||||||
|
20.
|
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
| ||||||||||||
|
21.
|
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
| ||||||||||||
|
22.
|
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
| ||||||||||||
|
23.
|
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
| ||||||||||||
|
24.
|
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh restoran.
| ||||||||||||
|
25.
|
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
| ||||||||||||
|
26.
|
Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
| ||||||||||||
|
27.
|
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
| ||||||||||||
|
28.
|
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
| ||||||||||||
|
29.
|
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
| ||||||||||||
|
30.
|
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
| ||||||||||||
|
31.
|
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
| ||||||||||||
|
32.
|
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
| ||||||||||||
|
33.
|
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
| ||||||||||||
|
34.
|
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
| ||||||||||||
|
35.
|
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
| ||||||||||||
|
36.
|
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
| ||||||||||||
|
37.
|
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
38.
|
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
39.
|
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
| ||||||||||||
|
40.
|
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
| ||||||||||||
|
41.
|
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
| ||||||||||||
|
42.
|
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
| ||||||||||||
|
43.
|
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
| ||||||||||||
|
44.
|
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
| ||||||||||||
|
45.
|
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
| ||||||||||||
|
46.
|
Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
| ||||||||||||
|
47.
|
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
| ||||||||||||
|
48.
|
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
| ||||||||||||
|
49.
|
Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
50.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
| ||||||||||||
|
51.
|
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan serta pembayaran terhadap Pajak, objek Pajak, serta harta dan kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
52.
|
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
| ||||||||||||
|
53.
|
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
| ||||||||||||
|
54.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
| ||||||||||||
|
55.
|
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
| ||||||||||||
|
56.
|
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
| ||||||||||||
|
57.
|
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
| ||||||||||||
|
58.
|
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
| ||||||||||||
|
59.
|
Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
| ||||||||||||
|
60.
|
Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
| ||||||||||||
|
61.
|
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
| ||||||||||||
|
62.
|
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
| ||||||||||||
|
63.
|
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
| ||||||||||||
|
64.
|
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
| ||||||||||||
|
65.
|
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
| ||||||||||||
|
66.
|
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang yang memuat sanksi/ancaman Pidana.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jenis Pajak terdiri atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
PBB-P2;
| |||||||||||
|
|
b.
|
BPHTB;
| |||||||||||
|
|
c.
|
PBJT atas:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
Makanan dan/atau Minuman;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
Tenaga Listrik;
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
Jasa Perhotelan;
| ||||||||||
|
|
|
4.
|
Jasa Parkir; dan
| ||||||||||
|
|
|
5.
|
Jasa Kesenian dan Hiburan.;
| ||||||||||
|
|
d.
|
Pajak Reklame;
| |||||||||||
|
|
e.
|
PAT;
| |||||||||||
|
|
f.
|
Pajak MBLB;
| |||||||||||
|
|
g.
|
Pajak Sarang Burung Walet;
| |||||||||||
|
|
h.
|
Opsen PKB; dan
| |||||||||||
|
|
i.
|
Opsen BBNKB.
| |||||||||||
|
(2)
|
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 3 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
PBB-P2;
| |||||||||||
|
|
b.
|
Pajak Reklame;
| |||||||||||
|
|
c.
|
PAT;
| |||||||||||
|
|
d.
|
Opsen PKB; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
Opsen BBNKB.
| |||||||||||
|
(2)
|
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
BPHTB;
| |||||||||||
|
|
b.
|
PBJT atas
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
Makanan Dan/Atau Minuman;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
Tenaga Listrik;
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
Jasa Perhotelan;
| ||||||||||
|
|
|
4.
|
Jasa Parkir; dan
| ||||||||||
|
|
|
5.
|
Jasa Kesenian Dan Hiburan.
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4 | |||||||||||||
|
(1)
|
Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
| ||||||||||||
|
(1)
|
yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
| |||||||||||
|
|
b.
|
Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
| |||||||||||
|
|
c.
|
Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
| |||||||||||
|
|
d.
|
Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
| |||||||||||
|
|
e.
|
Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
| |||||||||||
|
|
f.
|
Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
| |||||||||||
|
|
g.
|
Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
| |||||||||||
|
|
h.
|
Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
| |||||||||||
|
|
i.
|
Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 5 | |||||||||||||
|
(1)
|
Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 6 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
| ||||||||||||
|
(2)
|
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
| ||||||||||||
|
(3)
|
NJOP tidak kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 7 | |||||||||||||
|
(1)
|
NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 8 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dan paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
kenaikan NJOP hasil penilaian;
| |||||||||||
|
|
b.
|
bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
| |||||||||||
|
|
c.
|
klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 9 | |||||||||||||
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Wali Kota.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 10 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus).
| |||||||||||
|
|
b.
|
Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus).
| |||||||||||
|
|
c.
|
Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus).
| |||||||||||
|
|
d.
|
Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).
| |||||||||||
|
(2)
|
Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
| |||||||||||
|
|
b.
|
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima perseratus);
| |||||||||||
|
|
c.
|
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima perseratus); dan
| |||||||||||
|
|
d.
|
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus).
| |||||||||||
|
(3)
|
Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bangunan untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial dengan besaran nilai tarif minimal 0,1% (nol koma satu perseratus).
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 11 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Saat menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada pada:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 2
BPHTB
Pasal 12 | |||||||||||||
|
(1)
|
Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Pemindahan hak karena:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
jual beli;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
tukar-menukar;
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
hibah;
| ||||||||||
|
|
|
4.
|
hibah wasiat;
| ||||||||||
|
|
|
5.
|
waris;
| ||||||||||
|
|
|
6.
|
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
| ||||||||||
|
|
|
7.
|
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
| ||||||||||
|
|
|
8.
|
penunjukkan pembeli dalam lelang;
| ||||||||||
|
|
|
9.
|
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
| ||||||||||
|
|
|
10.
|
penggabungan usaha;
| ||||||||||
|
|
|
11.
|
peleburan usaha;
| ||||||||||
|
|
|
12.
|
pemekaran usaha; atau
| ||||||||||
|
|
|
13.
|
hadiah; dan
| ||||||||||
|
|
b.
|
Pemberian hak baru karena:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
kelanjutan pelepasan hak; atau
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
di luar pelepasan hak.
| ||||||||||
|
(3)
|
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
hak milik;
| |||||||||||
|
|
b.
|
hak guna usaha;
| |||||||||||
|
|
c.
|
hak guna bangunan
| |||||||||||
|
|
d.
|
hak pakai;
| |||||||||||
|
|
e.
|
hak milik atas satuan rumah susun; dan
| |||||||||||
|
|
f.
|
hak pengelolaan.
| |||||||||||
|
(4)
|
Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
| |||||||||||
|
|
b.
|
oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
| |||||||||||
|
|
c.
|
untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
| |||||||||||
|
|
d.
|
untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
| |||||||||||
|
|
e.
|
oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
| |||||||||||
|
|
f.
|
oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
| |||||||||||
|
|
g.
|
oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
| |||||||||||
|
|
h.
|
untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| |||||||||||
|
(5)
|
Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 13 | |||||||||||||
|
(1)
|
Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 14 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
harga transaksi untuk jual beli;
| |||||||||||
|
|
b.
|
nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
| |||||||||||
|
|
c.
|
harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
| |||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
| ||||||||||||
|
(2)
|
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 15 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).
| ||||||||||||
|
(2)
|
Tarif BPHTB waris ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus).
| ||||||||||||
|
(3)
|
Tarif BPHTB hibah untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus).
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 16 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
| |||||||||||
|
|
d.
|
pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
| |||||||||||
|
|
e.
|
pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
| |||||||||||
|
|
f.
|
pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
| |||||||||||
|
|
g.
|
pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
| |||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
| ||||||||||||
|
(4)
|
BPHTB yang terutang paling lambat dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
| ||||||||||||
|
(5)
|
Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 17 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
| |||||||||||
|
(3)
|
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
| |||||||||||
|
(4)
|
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 3
PBJT
Pasal 18 | |||||||||||||
|
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
| |||||||||||||
|
a.
|
Makanan dan/atau Minuman;
| ||||||||||||
|
b.
|
Tenaga Listrik;
| ||||||||||||
|
c.
|
Jasa Perhotelan;
| ||||||||||||
|
d.
|
Jasa Parkir; dan
| ||||||||||||
|
e.
|
Jasa Kesenian dan Hiburan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 19 | |||||||||||||
|
(1)
|
Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
| |||||||||||
|
|
b.
|
penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
| ||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan atau minuman:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
dengan peredaran usaha paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
| |||||||||||
|
|
b.
|
dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
| |||||||||||
|
|
c.
|
dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
| |||||||||||
|
|
d.
|
disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 20 | |||||||||||||
|
(1)
|
Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
| |||||||||||
|
|
b.
|
konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
| |||||||||||
|
|
c.
|
konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
| |||||||||||
|
|
d.
|
konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 21 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
hotel;
| |||||||||||
|
|
b.
|
hostel;
| |||||||||||
|
|
c.
|
vila;
| |||||||||||
|
|
d.
|
pondok wisata;
| |||||||||||
|
|
e.
|
motel;
| |||||||||||
|
|
f.
|
losmen;
| |||||||||||
|
|
g.
|
wisma pariwisata;
| |||||||||||
|
|
h.
|
pesanggrahan;
| |||||||||||
|
|
i.
|
rumah penginapan, guesthouse, bungalow, resort, cottage;
| |||||||||||
|
|
j.
|
tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
| |||||||||||
|
|
k.
|
glamping.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
| |||||||||||
|
|
b.
|
jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
| |||||||||||
|
|
c.
|
jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
| |||||||||||
|
|
d.
|
jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 22 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi
| ||||||||||||
|
|
a.
|
penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan memarkirkan kendaraan.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
| |||||||||||
|
|
b.
|
jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
| |||||||||||
|
|
c.
|
jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 23 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
| |||||||||||
|
|
c.
|
kontes kecantikan;
| |||||||||||
|
|
d.
|
kontes binaraga;
| |||||||||||
|
|
e.
|
pameran;
| |||||||||||
|
|
f.
|
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
| |||||||||||
|
|
g.
|
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
| |||||||||||
|
|
h.
|
permainan ketangkasan;
| |||||||||||
|
|
i.
|
olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
| |||||||||||
|
|
j.
|
rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
| |||||||||||
|
|
k.
|
panti pijat, pijat refleksi; dan
| |||||||||||
|
|
l.
|
diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk
| ||||||||||||
|
|
a.
|
promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 24 | |||||||||||||
|
(1)
|
Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumen barang dan jasa tertentu.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 25 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
| |||||||||||
|
|
b.
|
nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
| |||||||||||
|
|
c.
|
jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
| |||||||||||
|
|
d.
|
jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 26 | |||||||||||||
|
(1)
|
Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
| |||||||||||
|
(2)
|
Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kilo watt hour atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
| |||||||||||
|
(3)
|
Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
kapasitas tersedia;
| |||||||||||
|
|
b.
|
tingkat penggunaan listrik;
| |||||||||||
|
|
c.
|
jangka waktu pemakaian listrik; dan
| |||||||||||
|
|
d.
|
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
| |||||||||||
|
(4)
|
Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 27 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
| ||||||||||||
|
(2)
|
Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
Rumah Tangga
| ||||||||||
|
|
|
|
a)
|
daya listrik 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
| |||||||||
|
|
|
|
b)
|
daya listrik 900 VA (sembilan ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus);
| |||||||||
|
|
|
|
c)
|
daya listrik 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 4% (empat per seratus);
| |||||||||
|
|
|
|
d)
|
daya listrik 3500 VA (tiga ribu lima ratus ratus volt ampere) sampai dengan 5500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus); dan
| |||||||||
|
|
|
|
e)
|
daya listrik 6600 VA (enam ribu enam ratus ratus volt ampere) keatas ditetapkan sebesar 6% (enam per seratus).
| |||||||||
|
|
|
2.
|
bisnis non industri sebesar 7% (tujuh per seratus); dan
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga per seratus).
| ||||||||||
|
|
b.
|
konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
| |||||||||||
|
(3)
|
Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus).
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 28 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Pembayaran atas penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
| |||||||||||
|
|
b.
|
konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
| |||||||||||
|
|
d.
|
pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
| |||||||||||
|
(3)
|
Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29 | |||||||||||||
|
(1)
|
Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Objek Pajak Reklame meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Reklame papan, billboard, videotron, atau megatron;
| |||||||||||
|
|
b.
|
Reklame kain;
| |||||||||||
|
|
c.
|
Reklame melekat atau stiker;
| |||||||||||
|
|
d.
|
Reklame selebaran;
| |||||||||||
|
|
e.
|
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
| |||||||||||
|
|
f.
|
Reklame udara;
| |||||||||||
|
|
g.
|
Reklame apung;
| |||||||||||
|
|
h.
|
Reklame film atau slide; dan
| |||||||||||
|
|
i.
|
Reklame peragaan.
| |||||||||||
|
(3)
|
Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
| |||||||||||
|
|
b.
|
label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
| |||||||||||
|
|
c.
|
nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk,dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada perundang-undangan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
| |||||||||||
|
|
d.
|
Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 30 | |||||||||||||
|
(1)
|
Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 31 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
| ||||||||||||
|
(5)
|
Ketentuan lebih lanjut perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 32 | |||||||||||||
|
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 33 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 5
PAT
Pasal 34 | |||||||||||||
|
(1)
|
Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
keperluan dasar rumah tangga;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pengairan pertanian rakyat;
| |||||||||||
|
|
c.
|
perikanan rakyat;
| |||||||||||
|
|
d.
|
peternakan rakyat;
| |||||||||||
|
|
e.
|
keperluan keagamaan; dan
| |||||||||||
|
|
f.
|
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kantor pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 35 | |||||||||||||
|
(1)
|
Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 36 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jenis sumber air;
| |||||||||||
|
|
b.
|
lokasi sumber air;
| |||||||||||
|
|
c.
|
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
| |||||||||||
|
|
d.
|
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
| |||||||||||
|
|
e.
|
kualitas air; dan
| |||||||||||
|
|
f.
|
tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
| |||||||||||
|
(5)
|
Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 37 | |||||||||||||
|
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 38 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 6
OPSEN PKB
Pasal 39 | |||||||||||||
|
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 40 | |||||||||||||
|
(1)
|
Wajib Pajak Opsen PKB yaitu Wajib PKB.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 41 | |||||||||||||
|
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 42 | |||||||||||||
|
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus).
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 43 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paragraf 7
Opsen BBNKB
Pasal 44 | |||||||||||||
|
Opsen BBNKB dikarenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 45 | |||||||||||||
|
(1)
|
Wajib Pajak Opsen BBNKB yaitu Wajib Pajak BBNKB.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 46 | |||||||||||||
|
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 47 | |||||||||||||
|
Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam per seratus).
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 48 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 49 | |||||||||||||
|
Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 44 berpedoman pada Peraturan Gubernur.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 50 | |||||||||||||
|
(1)
|
Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan
Pasal 51 | |||||||||||||
|
(1)
|
Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
penanaman pohon;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pembuatan lubang atau sumur resapan;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pelestarian hutan atau pepohonan; dan
| |||||||||||
|
|
d.
|
pengelolaan limbah.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 52 | |||||||||||||
|
Hasil penerimaan bagi hasil Pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 53 | |||||||||||||
|
Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/atau penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 54 | |||||||||||||
|
Jenis Retribusi terdiri atas:
| |||||||||||||
|
a.
|
Retribusi Jasa Umum;
| ||||||||||||
|
b.
|
Retribusi Jasa Usaha; dan
| ||||||||||||
|
c.
|
Retribusi Perizinan Tertentu.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 55 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pelayanan kesehatan; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan kebersihan.
| |||||||||||
|
(2)
|
Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
| |||||||||||
|
|
b.
|
tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
| |||||||||||
|
|
c.
|
tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
| |||||||||||
|
(6)
|
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
| ||||||||||||
|
(8)
|
Subjek Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
| ||||||||||||
|
(9)
|
Wajib Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 56 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pusat kesehatan masyarakat;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pusat kesehatan masyarakat keliling;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pusat kesehatan masyarakat pembantu;
| |||||||||||
|
|
d.
|
balai pengobatan;
| |||||||||||
|
|
e.
|
rumah sakit umum Daerah; dan
| |||||||||||
|
|
f.
|
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
| |||||||||||
|
(2)
|
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan administrasi.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 57 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
| |||||||||||
|
|
c.
|
penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan, atau pemusnahan akhir sampah.
| |||||||||||
|
|
d.
|
penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
| |||||||||||
|
|
e.
|
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
| |||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 58 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah,/limbah kakus, atau/limbah cair.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 59 | |||||||||||||
|
(1)
|
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 60 | |||||||||||||
|
Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Retribusi.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 61 | |||||||||||||
|
(1)
|
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 62 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| |||||||||||
|
(2)
|
Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
| |||||||||||
|
|
b.
|
tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
| |||||||||||
|
|
c.
|
tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
| |||||||||||
|
(6)
|
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
| ||||||||||||
|
(8)
|
Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
| ||||||||||||
|
(9)
|
Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 63 | |||||||||||||
|
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 64 | |||||||||||||
|
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 65 | |||||||||||||
|
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 66 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
| |||||||||||
|
|
c.
|
pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 67 | |||||||||||||
|
(1)
|
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 68 | |||||||||||||
|
Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 69 | |||||||||||||
|
(1)
|
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
| |||||||||||
|
|
b.
|
kerja sama pemanfaatan;
| |||||||||||
|
|
c.
|
bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
| |||||||||||
|
|
d.
|
kerja sama penyediaan infrastruktur,
| |||||||||||
|
|
tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
| |||||||||||
|
|
b.
|
tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
| |||||||||||
|
|
c.
|
tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
| |||||||||||
|
(6)
|
Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
| ||||||||||||
|
(8)
|
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
| ||||||||||||
|
(9)
|
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 70 | |||||||||||||
|
(1)
|
Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
PBG; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
penggunaan TKA.
| |||||||||||
|
(2)
|
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pemberian Izin Tertentu.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 71 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
Pembangunan baru;
| |||||||||||
|
|
b.
|
Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
| |||||||||||
|
|
c.
|
PBG perubahan untuk:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
perubahan fungsi Bangunan Gedung;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
perubahan lapis Bangunan Gedung;
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
perubahan luas Bangunan Gedung;
| ||||||||||
|
|
|
4.
|
perubahan tampak Bangunan Gedung;
| ||||||||||
|
|
|
5.
|
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
| ||||||||||
|
|
|
6.
|
perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
| ||||||||||
|
|
|
7.
|
perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
| ||||||||||
|
|
|
8.
|
perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
| ||||||||||
|
|
d.
|
PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
| |||||||||||
|
(4)
|
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 72 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
| ||||||||||||
|
(1)
|
huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 73 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
| |||||||||||
|
(3)
|
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
luas total lantai;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
indeks lokalitas;
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
indeks terintegrasi; dan
| ||||||||||
|
|
|
4.
|
indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
| ||||||||||
|
|
b.
|
formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
| |||||||||||
|
|
|
1.
|
volume;
| ||||||||||
|
|
|
2.
|
indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
| ||||||||||
|
|
|
3.
|
indeks Bangunan Gedung terbangun.
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 74 | |||||||||||||
|
(1)
|
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 75 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
SHST untuk Bangunan Gedung; atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
| |||||||||||
|
(4)
|
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 76 | |||||||||||||
|
(1)
|
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 77 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 78 | |||||||||||||
|
(1)
|
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
| ||||||||||||
|
(7)
|
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
| ||||||||||||
|
(8)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 79 | |||||||||||||
|
(1)
|
Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan layanan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 80 | |||||||||||||
|
(1)
|
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3); dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (3).
| |||||||||||
|
(6)
|
Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lam 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Dalam hal WAjib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
| ||||||||||||
|
(8)
|
Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
| ||||||||||||
|
(9)
|
Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
| |||||||||||
|
(10)
|
Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 81 | |||||||||||||
|
(1)
|
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
| ||||||||||||
|
|
a.
|
diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
| |||||||||||
|
(4)
|
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 82 | |||||||||||||
|
(1)
|
Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
diterbitkan Surat Teguran; atau
| |||||||||||
|
|
b.
|
ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
| |||||||||||
|
(3)
|
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 83 | |||||||||||||
|
(1)
|
Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
| ||||||||||||
|
(7)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 84 | |||||||||||||
|
(1)
|
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
| ||||||||||||
|
(3)
|
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 85 | |||||||||||||
|
(1)
|
Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
| |||||||||||
|
|
b.
|
kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
| |||||||||||
|
|
c.
|
untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
| |||||||||||
|
|
d.
|
untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
| |||||||||||
|
|
e.
|
untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
| |||||||||||
|
(4)
|
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 86 | |||||||||||||
|
(1)
|
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
| ||||||||||||
|
(4)
|
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 87 | |||||||||||||
|
(1)
|
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
| ||||||||||||
|
(3)
|
Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
| ||||||||||||
|
|
a.
|
pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
| |||||||||||
|
|
b.
|
pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
| |||||||||||
|
(4)
|
Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
| ||||||||||||
|
(5)
|
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
| ||||||||||||
|
(6)
|
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88 | |||||||||||||
|
(1)
|
SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD yang telah diterbitkan.
| ||||||||||||
|
(2)
|
Terhadap layanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 89 | |||||||||||||
|
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90 | |||||||||||||
|
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
| |||||||||||||
|
a.
|
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7) sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
| ||||||||||||
|
b.
|
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
| ||||||||||||
|
c.
|
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
| ||||||||||||
|
d.
|
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
| ||||||||||||
|
e.
|
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 11)
| ||||||||||||
|
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 91 | |||||||||||||
|
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 92 | |||||||||||||
|
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 93 | |||||||||||||
|
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal 94 | |||||||||||||
|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA TANGERANG,
ttd.
ARIEF R. WISMANSYAH
diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd.
HERMAN SUWARMAN
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 10
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
I.
|
UMUM
| |||
|
|
Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan Daerah, tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan otonomi Daerah telah memberikan peluang dan tantangan bagi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan berdasarkan potensi Daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif rendah merupakan hambatan yang harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan akselerasi pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita otonomi Daerah tersebut maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus selalu ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemandirian Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan terdapat penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam hal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya fiskal yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, dilakukan pengembangan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah merevisi pengaturan terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di pasal 4 ayat (2). Khusus Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tangerang terdiri atas: | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
a.
|
PBB-P2;
| ||
|
|
b.
|
BPHTB;
| ||
|
|
c.
|
PBJT atas:
| ||
|
|
|
1.
|
Makanan dan/atau minuman;
| |
|
|
|
2.
|
Tenaga listrik;
| |
|
|
|
3.
|
Jasa perhotelan;
| |
|
|
|
4.
|
Jasa parkir; dan
| |
|
|
|
5.
|
Jasa kesenian dan hiburan.
| |
|
|
d.
|
Pajak Reklame;
| ||
|
|
e.
|
PAT;
| ||
|
|
f.
|
Opsen PKB; dan
| ||
|
|
g.
|
Opsen BBNKB.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasal tersebut mengubah struktur Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan Struktur Pajak Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan nomenklatur dan sumber Pajak Daerah baru bagi Pemerintah Kota Tangerang.
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi Pajak-Pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jenis layanan Retribusi terdiri terdiri atas: Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Jasa Perizinan Tertentu. Jasa Umum mencakup pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas. Jasa Usaha mencakup pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pelayanan Rumah Pemotongan Hewan, pelayanan jasa kepelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jasa Perizinan Tertentu mencakup persetujuan bangunan dan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Pasal tersebut mengubah struktur Retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Wajib Pajak; Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan PAT. Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik Daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah. Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Di dalam Peraturan Daerah ini, pengaturan kerahasian data wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 94 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, subjek Pajak dan wajib Pajak, subjek Retribusi dan wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak dan tingkat pengenaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Pasal tersebut merupakan amanat baru untuk menyatukan atau menyederhanakan peraturan terkait dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah agar ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan Daerah. Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan di dalam Pasal 188 huruf b bahwa peraturan perundangan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan amanat agar Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah agar kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan struktur Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat segera dilaksanakan. | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| |||
|
II.
|
PASAL DEMI PASAL
| |||
|
|
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
Huruf b
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
Huruf c
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud bangunan yang digunakan untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial adalah Rumah Susun, Ruko, tenant dalam mall/pasar dan sejenisnya.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Huruf a
Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.