Perda Kota Surakarta Nomor: 3 Tahun 1990

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 16 tahun 1981, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya atas Peraturan Daerah tersebut;

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, jawa tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.

Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah;

4.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan raya;

5.

Peraturan lalu-lintas jalan (Wegverkeer Verordening Stb. 1936 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1951;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada daerah;

7.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Retribusi Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang.

8.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN UNTUK MELALUI JALAN TERLARANG

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang yang diundangkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 28 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Tanggal 25 September 1981 Nomor 188.3/237/1881 Dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1981 Seri B diubah lagi sebagai berikut:

 

 

 

 

A.

Pasal 1 Sub c diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

“c.

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta“;

 

 

 

 

B.

Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

“Besarnya Retribusi untuk tiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

C.

Antara pasal 6 dengan Pasal 7 disisipkan satu Pasal baru yaitu 6A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Bagi Kendaraan truck gandeng dan tronton tidak diberi Ijin melalui jalan Terlarang.

 

 

 

 

D.

Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, Pasal 6A dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dan sebanyak-banyaknya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

 

 

 

 

E.

Antara pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kepala Unit Pelaksanaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

 

(2)

Selain oleh Penyelidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

 

Surakarta, 28 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

ttd.

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

 

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

H. HARTONO

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 tanggal 1 Nopember tahun 1990.Seri B No. 1.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs.INDRO SOEPARNO

 

 

 

Bahwa dalam rangka mengatur ketertiban Lalu Lintas dan menjaga keawetan jalan didalam Kota, serta memfungsikan Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” maka perlu mengatur dan membatasi kendaraan yang masuk kota pada jalan-jalan tertentu.

 

Untuk pelaksanaannya dengan cara memberikan Ijin Melalui Jalan Terlarang dengan diklafisikasikan menurut jumlah berat beban (JBB) yang diperbolehkan. Sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan tarip Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 tentang Retribusi atas Ijin Untuk Melalui Jalan Terlarang yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 tentang Retribusi Atas Ijin Untuk Melalui jalan Terlarang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini maka perlu diatur kembali.

 

Selain perubahan tersebut, mengingat untuk menjaga ketertiban Lalu Lintas dan keawetan jalan maka juga ditambahkan ketentuan bagi truk gandengan dan tronton tidak diberikan Ijin Melalui Jalan Terlarang, dan ketentuan Pengawasan serta penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan dengan pertimbangan keseimbangan besarnya pungutan sejenis yang diatur dalam Peraturan Daerah.

 

Disamping Itu Perlu adanya perubahan ancaman pidana kurungan menjadi 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk melancarkan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah tersebut.

 

 

Pasal I

Pasal II