Perda Kota Pekalongan Nomor: 1 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

b.

bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas­ ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang­-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang­-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang­-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-­Kota Besar dan Kota-­Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.

Undang­-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 12 dan angka 23 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

5.

Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.

 

6.

Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.

 

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang­-undangan yang berlaku.

 

8.

Orang Pribadi adalah orang perseorangan.

 

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

10.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

 

11.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

 

12.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

 

13.

Dihapus.

 

14.

Dihapus.

 

15.

Dihapus.

 

16.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

 

17.

Dihapus.

 

18.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

19.

Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan­-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara dan lain sebagainya.

 

20.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.

 

21.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

22.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

23.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang­-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

 

27.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

28.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

29.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-­Undang untuk melakukan penyidikan.

 

30.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan parkir.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diperuntukkan bagi:

 

 

a.

kendaraan bermotor roda dua;

 

 

b.

kendaraan bermotor roda tiga;

 

 

c.

kendaraan bermotor roda empat; dan

 

 

d.

kendaraan bermotor roda lebih dari empat.

 

Parkir Insidentil, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor pada saat adanya suatu kegiatan tertentu.

 

(2)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1b), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.

 

(4)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 11 dihapus.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dihapus.

 

(2)

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2017
WALIKOTA PEKALONGAN,
ttd.
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 1

 

 

 

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagai landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas­-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Selain peninjauan tarif, pengaturan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga, yang semula diatur dalam Peraturan Daerah ini dihapus dan akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

Pasal I

Pasal II