Perda Kota Kediri Nomor: 4 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan sektor penggerak perekonomian terbesar di Kota Kediri perlu dilindungi dan didorong untuk dikembangkan sehingga mampu mengembangkan usaha dan bersaing dengan pelaku usaha lain;

b.

bahwa ketentuan mengenai batasan omzet obyek pajak restoran, pajak hiburan, dan batasan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan belum cukup memberikan perlindungan dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan/atau masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

11.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

15.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering.

 

(2)

Pelayanan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

 

(3)

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan atau terdaftar sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

 

(4)

Dalam penyelenggaraan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk."

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

 

b.

NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);

 

c.

NJOP lebih dari Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);

 

d.

NJOP lebih dari Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima belas persen);

 

e.

NJOP lebih dari Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);

 

f.

NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen);

 

g.

NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);

 

h.

NJOP lebih dari Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen);

 

i.

NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)."

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 327-4/2020

 

 

 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

 

Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang merupakan sektor penggerak perekonomian terbesar di Kota Kediri agar mampu bertahan dan bersaing, sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan skala usaha mereka. Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah tersebut maka ketentuan omzet minimal untuk objek pajak restoran dan tarif pajak hiburan perlu dilakukan perubahan.

 

Salah satu prinsip kebijakan pajak daerah adalah pemerataan dan keadilan, untuk itu tarif untuk pajak bumi dan bangunan perkotaan yang semula hanya 2 (dua) jenis tarif diubah menjadi 9 (Sembilan) jenis tarif yang disesuaikan dengan besaran nilai jual objek pajak (NJOP).

 

Dengan adanya peninjauan dan perlunya beberapa penyesuaian terkait ketentuan tarif dan pengecualian objek sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan kembali Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

Pasal I

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 76