Perda Kota Jambi Nomor: 7 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

8.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pasar grosir dan pertokoan milik Daerah.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

 

a.

Retribusi Pemakaian kekayaan daerah:

 

 

1.

Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, pemakaian gedung putra retno dan pemakaian Kantin Darma wanita dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kota Jambi;

 

 

2.

Pemakaian lapangan tenis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi;

 

 

3.

Pemakaian gedung di jalan KS Tubun RT.16 kel. Simpang Empat Sipin Kec. Telanaipura milik pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi;

 

 

4.

Pemakaian gedung Diklat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi;

 

 

5.

Pemakaian kendaraan/mobil jenazah, dan alat pemeriksaan kualitas air minum di luar rumah sakit umum daerah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Jambi;

 

 

6.

Pemakaian panggung billboard dan videotron/megatron dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;

 

 

7.

Pemakaian Kendaraan/Mobil Kebersihan, dan alat laboratorium pemeriksaan air limbah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;

 

 

8.

Pemakaian kendaraan/mobil jenazah untuk pemakaman dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

 

 

9.

Pemakaian penginapan pasar induk dan penggunaan mesin cetak pada rumah kemasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

 

 

10.

Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP) dan Pemakaian Alat-alat Berat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi; dan

 

 

11.

Pemakaian balai adat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan perlindungan anak.

 

b.

Retribusi Taman Rekreasi Dan Olah Raga pemungutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;

 

c.

Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah pemungutan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

 

d.

Retribusi terminal pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan; dan

 

e.

Retribusi Rumah Potong Hewan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SYARIF FASHA

 

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

BUDIDAYA

 

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 7