Perda Kota Denpasar Nomor: 18 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b.

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem retribusi daerah, Peraturan Daerah Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan.

9.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Denpasar.

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

5.

Retribusi lzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang khusus diberikan oleh Pemerintah Kota.

6.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7.

lkan adalah segala jenis ikan, biota air dan tumbuh-tumbuhan air yang akan digunakan atau diolah menjadi bahan makanan manusia, pakan ternak serta keperluan industry dan atau diperdagangkan hidup karena komposisi warnanya untuk hiasan.

8.

Usaha perikanan adalah kegiatan dibidang perikanan yang meliputi usaha penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran/penampungan hasil perikanan.

9.

Hasil perikanan adalah hasil dari semua jenis komoditi perikanan baik yang diolah maupun yang siap maupun yang siap untuk dikonsumsi, ternak dan atau diperdagangkan.

10.

Unit pengolahan ikan adalah suatu perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang menangani dan atau mengolah ikan.

11.

Tempat penampungan/pengumpulan ikan adalah yang digunakan untuk melakukan usaha perikanan.

12.

Kapal perikanan adalah adalah perahu atau kapal yang dipergunakan dalam kegiatan operasional penangkapan, pengumpulan dan atau pengangkutan hasil perikanan.

13.

Penangkapan adalah penangkapan ikan dan hasil perikanan lainnya baik di laut maupun diperairan umum.

14.

Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan. menangani, mengolah. dan atau mengawetkannya.

15.

Usaha dibidang pembudidayaan ikan adalah yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembersaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan. pendinginan dan atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

16.

Gill Net adalah jaringan yang berbentuk empat persegi panjang dan pada bagian atasnya diikatkan tali ris atas dan pelampung, sedangkan pada bagian bawahnya diikatkan tali ris bawah dan pemberat, sehingga akan terjadi dua gaya yang berlawanan yaitu gaya apung dari pelampung dan gaya berat dari pemberat yang akan mengakibatkan letak jaring terlentang dalam air, sehingga merupakan perangkap bagi ikan.

17.

Rawai adalah terdiri dari sederetan tali-tali utama, dan pada tali utama jarak tertentu terdapat beberapa tali cabang yang pendek dan lebih kecil diameternya. Pada ujung tali cabang ini diikatkan pancing yang berumpan.

18.

Tambak adalah wadah berupa lahan/tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di pantai/pesisi, dimana sumber airnya dari saluran masih dipengaruhi oleh hambatan pasang surut air laut dan air payau.

19.

Kolam adalah wadah berupa lahan/tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, saluran irigasi, rawa atau mata air.

20.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang­ undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

22.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

24.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi alas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi:

 

a.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

 

b.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP!)

 

c.

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

(2)

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di setor perikanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Besaran Retribusi daftar ulang atas Izin Usaha Perikanan adalah sebesar 50% (lima puluh persen)/tahun dari ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(3)

Daftar ulang izin dilakukan setiap 1 (satu) kali/tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2)

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Walikota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Kota Denpasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(4)

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi.

(5)

Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2)

Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat betas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

(3)

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penagihan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; dan

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam ha! diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17) sepanjang mengatur Retribusi Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2011
WALIKOTA DENPASAR,
ttd.
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.
RAI ISWARA

 

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 18

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah­ Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditentukan Pajak Daerah yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Mengenai perpajakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang jenis golongan retribusi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi lzin Usaha Perikanan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Daerah hanya dapat dipungut dengan menetapkan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini ditentukan penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: a) nama, objek, dan subjek retribusi, b) golongan retribusi, c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, e) struktur dan besarnya tarif retribusi, t) wilayah pemungutan, g) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, h) sanksi administratif i) penagihan, j) penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, dan k) tanggal mulai berlakunya. Disamping itu juga mengatur ketentuan mengenai: a) masa retribusi, b) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya, dan/atau, c) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

Retribusi Izin Usaha Perikanan di Wilayah Kota Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17). Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut dengan perda yang baru.

Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan harus efisien dan efektif berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Tujuan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Kota yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Kota Denpasar.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 18