Perda Kota Cirebon Nomor: 2 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, pembagian urusan bidang komunikasi dan informasi khususnya urusan pos dan telekomunikasi bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b.

bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409;

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

20.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

21

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan angka 5 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon

 

2.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

 

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

 

5.

Dihapus.

 

6.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

 

7.

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

 

8.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

 

9.

Menara Bersama Telekomunikasi, adalah Menara Bersama Telekomunikasi yang dibangun di atas tanah (Green Field) dan digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

 

10.

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

 

11.

Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Bersama Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

 

12.

Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

 

13.

Gambar Teknis adalah gambar-gambar konstruksi dari bangunan menara meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

 

14.

Cell Plan adalah peta sebaran menara yang terdiri dari zona cell plan menara baru dan menara eksisting.

 

15.

Zona Cell Plan Menara Eksisting, merupakan area dalam radius 200 (dua ratus) meter yang berisikan menara- menara eksisting.

 

16.

Zona Cell Plan Menara Baru yang selanjutnya disebut Zona Cell Plan Menara Baru, merupakan area dalam radius 200 (dua ratus) meter yang berisikan menara- menara yang akan dibangun.

 

17.

Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara- menara bersama telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan wilayah (coverage area) layanan dan kapasitas trafik layanan.

 

18.

Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.

 

19.

Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan daerah ini.

 

20.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

 

21.

Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

 

22.

Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

 

23.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah suatu wilayah ruang udara yang bebas dari rintangan bagi keselamatan penerbangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penataan menara bersama telekomunikasi di Daerah Kota berpedoman pada Cell Plan.

 

(2)

Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Zona Cell Plan Menara Eksisting dan Zona Cell Plan Menara Baru.

 

(3)

Pada Zona Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diperkenankan berdiri 2 (dua) menara bersama telekomunikasi.

 

(4)

Pada Zona Cell Plan Menara Eksisting tidak diperkenankan untuk pembangunan menara baru, kecuali baru berdiri 1 (satu) menara bersama telekomunikasi.

 

(5)

Ketentuan mengenai Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar baku pembangunan menara bersama telekomunikasi adalah sebagai berikut :

 

a.

ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara bersama telekomunikasi;

 

b.

ketinggian menara bersama telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;

 

c.

struktur menara bersama telekomunikasi harus mampu menampung penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

d.

penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 ayat (9) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menara disediakan oleh penyedia menara.

 

(2)

Pengelolaan menara di Kota wajib dilakukan dengan cara penggunaan menara bersama.

 

(3)

Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

 

 

a.

penyelenggara telekomunikasi penanaman modal dalam negeri; atau

 

 

b.

bukan penyelenggara telekomunikasi.

 

(4)

Penyedia menara wajib membayar retribusi pengendalian menara yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

 

(5)

Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara.

 

(6)

Penyedia menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

 

(7)

Penyedia menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.

 

(8)

Penyedia menara wajib mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

 

(9)

Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada sesama penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama, penyelenggara telekomunikasi untuk menara baru dan sesuai kemampuan teknis menara untuk menara eksisting, dalam pelaksanaanya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

 

(10)

Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi telekomunikasi pada Kementerian terkait.

 

(11)

Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 11 diubah serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.

 

(2)

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

 

 

a.

rencana tata ruang wilayah kota;

 

 

b.

rencana detail tata ruang wilayah kota; dan/atau

 

 

c.

rencana tata bangunan dan lingkungan.

 

(3)

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

a.

persyaratan administrasi:

 

 

 

1.

surat pernyataan bermaterai bahwa bukan Perusahaan Modal Asing (PMA) atau anak Perusahaan Modal Asing;

 

 

 

2.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

 

 

3.

Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;

 

 

 

4.

fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan yang masih berlaku;

 

 

 

5.

uraian tentang aspek permodalan;

 

 

 

6.

surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; dan

 

 

 

7.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

 

b.

persyaratan teknis:

 

 

 

1.

koordinat titik lokasi menara yang dimohon; dan

 

 

 

2.

surat pernyataan bermaterai kesediaan pemanfaatan menara sebagai menara bersama telekomunikasi.

 

(2)

Memenuhi persyaratan untuk Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila diperlukan, penyedia menara dapat menempatkan:

 

 

a.

antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimal selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan

 

 

b.

antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

 

(2)

Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.

 

(3)

Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

 

(4)

Apabila membangun menara di atas bangunan di ketinggian lebih dari 6 (enam) meter diperbolehkan sepanjang struktur bangunan tersebut mampu secara teknis maupun pendukung beban menara dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan dan pengendalian izin menara dilakukan oleh Perangkat Daerah.

 

(2)

Pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Menara yang meliputi teknis konstruksi bangunan menara bersama telekomunikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyedia menara dapat memanfaatkan barang milik Pemerintah Daerah Kota berupa :

 

(2)

Pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(2)

Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:

 

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

 

 

c.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

 

d.

melakukan penggeledahan dan penyitaan;

 

 

e.

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

 

 

f.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

 

g.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

 

h.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

 

i.

mengadakan penghentian penyidikan; dan

 

 

j.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk kepentingan pembangunan menara bersama telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.

 

(2)

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Lampiran dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Mei 2020
WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Mei 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E