Perda Kota Batam Nomor: 12 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam

b.

bahwa penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menghapuskan ketentuan yang terkait dengan pajak kepelabuhanan. melakukan penyesuaian terhadap jenis retribusi daerah serta tarif retribusi daerah;

c.

bahwa dalam penyelenggaraan kepelabuhanan peran Pemerintah Daerah dapat diwujudkan melalui pengusahaan pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan mekanisme konsesi dari penyelenggara pelabuhan, sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang·Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);

20.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12);

21.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Pasal 1 angka 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 dihapus dan ditambah angka 55, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Daerah Kota Batam.

 

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

 

3.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

 

4.

Walikota adalah Walikota Batam.

 

5.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

 

6.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.

 

7.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

 

8.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batam yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhan.

 

9.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

 

10.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

 

11.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

 

12.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

 

13.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

 

14.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

 

15.

Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

 

16.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

 

17.

Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan.

 

18.

Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.

 

19.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.

 

20.

Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.

 

21.

Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.

 

22.

Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di Perairan, Kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

 

23.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

 

24.

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

 

25.

Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Otoritas Pelabuhan (Port Authority) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

 

26.

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

 

27.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

 

28.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal, fasilitas pelabuhan dan jasa kepelabuhanan lainnya.

 

29.

Badan adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran atau melaksanakan penyediaan jasa kepelabuhanan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi.

 

30.

Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

 

31.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

 

32.

Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara Langsung untuk Kegiatan Kepelabuhanan.

 

33.

Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

 

34.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

 

35.

Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (Sea Bed).

 

36.

Saluran pengambilan/pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri.

 

37.

Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.

 

38.

Wilayah perairan laut adalah wilayah elevasi surut sebagaimana dimaksudkan oleh angka 6 Pasal 1 Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan wilayah laut sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (4) dan (5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berada dalam wilayah administratif Daerah.

 

39.

dihapus;

 

40.

dihapus;

 

41.

dihapus;

 

42.

dihapus;

 

43.

dihapus;

 

44.

dihapus;

 

45.

dihapus;

 

46.

dihapus;

 

47.

dihapus;

 

48.

dihapus;

 

49.

Retribusi Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

50.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

51.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

 

52.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

53.

dihapus;

 

54.

dihapus;

 

55.

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan pada BAB XI Pasal 32 ditambah 1 ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Badan Usaha Pelabuhan dan atau Pemerintah Daerah.

 

(2)

Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

 

(3)

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

(4)

Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang penyelenggaraan pelabuhanannya dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu kepada tarif retribusi jasa kepelabuhanan.

 

 

 

 

 

3.

ketentuan pada BAB XIII dihapus.

 

 

 

 

 

4.

ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

5.

ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan yang meliputi:

 

 

a.

Jasa Labuh;

 

 

b.

Jasa Tambat;

 

 

c.

Jasa Pemanduan;

 

 

d.

Jasa Tunda;

 

 

e.

Jasa Air Bersih.

 

 

f.

Jasa Dermaga;

 

 

g.

Jasa Penumpukan;

 

 

h.

Pas Penumpang;

 

 

i.

Pas Pelabuhan;

 

 

j.

Sewa Perairan.

 

(2)

Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

6.

ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 69 diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Jasa yang diberikan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(3)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

 

(4)

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

 

(5)

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

9.

ketentuan Pasal 72 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

dihapus.

 

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 74 diubah dan ditambah ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(2)

Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

 

(3)

Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat Iain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 77 diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

 

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:

 

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran; atau

 

 

b.

Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

 

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

 

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

 

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) Bab dan 2 (dua) Pasal, yakni Bab XIV A, Bab XIV B, Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

 

(5)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

(6)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 pada BAB XIX dihapus, sehingga BAB XIX berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30 ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasi Pelabuhan yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali dari besarnya retribusi.

 

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

dihapus.

 

(2)

Semua Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan Pembaharuan Izin Operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

(3)

dihapus.

 

(4)

dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 17 November 2011

WALIKOTA BATAM,

ttd

Drs. AHMAD DAHLAN. MH

 

Diundangkan di Batam

pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM.

ttd.

AGUSSAHIMAN

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2011 NOMOR 12

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan khususnya di sektor pelabuhan dan menindaklanjuti pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam dan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam.

 

Pemerintah Kota Batam seiring dengan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas antara lain melakukan penghapusan ketentuan yang terkait dengan pajak kepelabuhanan. penyesuaian terhadap jenis retribusi daerah serta tarif retribusi daerah, juga materi muatan perubahan lainnya mengacu ketetentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu khusus terkait dengan retribusi dan mekanisme tarif retribusi daerah.

 

Selain penyelenggaraan kepelabuhanan diharapkan memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah, juga dari kontribusi peran Pemerintah Daerah melalui pengusahaan pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan mekanisme konsesi dari penyelenggara pelabuhan, dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 80