Perda Kabupaten Sumedang Nomor: 1 Tahun 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Sumedang;

b.

bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah;

c.

bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;

d.

bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

e.

bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

12.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

15.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

17.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

18.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

19.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

20.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

21.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

22.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

23.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

24.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

25.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

26.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

27.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

28.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

29.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

30.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

31.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

32.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

33.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

34.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

35.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

36.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi.

37.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

38.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

39.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

40.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

41.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

42.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

45.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

46.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

47.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

48.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

49.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

50.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

51.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

52.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

53.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

54.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

55.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

56.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

57.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

58.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

59.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

60.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

61.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

62.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

63.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

64.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

65.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

66.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

70.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

71.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

72.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

73.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

74.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

75.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

76.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

77.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

78.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

79.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

80.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

81.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa

Jenis Pajak
l 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.

PBB-P2;

b.

BPHTB;

c.

PBJT atas:

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

2.

Tenaga Listrik;

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan;

d.

Pajak Reklame;

e.

PAT;

f.

Pajak MBLB;

g.

Pajak Sarang Burung Walet;

h.

Opsen PKB; dan

i.

Opsen BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

Pajak Reklame;

 

c.

PAT;

 

d.

Opsen PKB; dan

 

e.

Opsen BBNKB.

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

 

a.

BPHTB;

 

b.

PBJT atas:

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan;

 

c.

Pajak MBLB; dan

 

d.

Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

 

a.

Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau Barang Milik Daerah;

 

b.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

 

c.

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

 

d.

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

 

e.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

f.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

 

g.

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;

 

h.

Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

 

i.

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2)

Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3)

NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6)

Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

(2)

Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

 

a.

kenaikan NJOP hasil penilaian;

 

b.

bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:

 

a.

untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

 

b.

untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen); dan

 

c.

untuk NJOP di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(2)

Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2)

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4)

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

 

a.

laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan

 

b.

Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pemindahan hak karena:

 

 

1.

jual beli;

 

 

2.

tukar-menukar;

 

 

3.

hibah;

 

 

4.

hibah wasiat;

 

 

5.

waris;

 

 

6.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

 

 

7.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

8.

penunjukan pembeli dalam lelang;

 

 

9.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

10.

penggabungan usaha;

 

 

11.

peleburan usaha;

 

 

12.

pemekaran usaha; atau

 

 

13.

hadiah; dan

 

b.

pemberian hak baru karena:

 

 

1.

kelanjutan pelepasan hak; atau

 

 

2.

di luar pelepasan hak.

(3)

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

hak milik;

 

b.

hak guna usaha;

 

c.

hak guna bangunan;

 

d.

hak pakai;

 

e.

hak milik atas satuan rumah susun; dan

 

f.

hak pengelolaan.

(4)

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

 

a.

untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

 

b.

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

 

c.

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

 

d.

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

e.

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

 

f.

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

 

g.

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

 

h.

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2)

Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

harga transaksi untuk jual beli;

 

b.

nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

 

c.

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4)

Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5)

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) atau ayat (9), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

 

a.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

 

b.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

 

c.

pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

 

d.

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

 

e.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

 

f.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

 

g.

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2)

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(3)

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

a.

Makanan dan/atau Minuman;

b.

Tenaga Listrik;

c.

Jasa Perhotelan;

d.

Jasa Parkir; dan

e.

Jasa Kesenian dan Hiburan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

 

a.

Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

 

b.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

 

 

1.

proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

 

 

2.

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

 

 

3.

penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

 

a.

dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

 

b.

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

 

c.

dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan

 

d.

disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2)

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

 

b.

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

 

c.

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

 

d.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:

 

a.

hotel;

 

b.

hostel;

 

c.

vila;

 

d.

pondok wisata;

 

e.

motel;

 

f.

losmen;

 

g.

wisma pariwisata;

 

h.

pesanggrahan;

 

i.

rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;

 

j.

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

 

k.

glamping.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

 

c.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

 

e.

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

 

a.

penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau

 

b.

pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2)

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

 

c.

jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

 

a.

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

 

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

c.

kontes kecantikan;

 

d.

kontes binaraga;

 

e.

pameran;

 

f.

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

 

g.

pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;

 

h.

permainan ketangkasan;

 

i.

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

 

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

 

k.

panti pijat dan pijat refleksi; dan

 

l.

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

 

a.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan

 

b.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

(2)

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu meliputi:

 

a.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

 

c.

jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

 

d.

jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

 

e.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2)

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3)

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

 

a.

Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

 

b.

Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

 

a.

jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan

 

b.

jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

 

a.

konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

 

b.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen);

 

c.

konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut:

 

 

1.

rumah tangga:

 

 

 

a)

kapasitas daya 450 VA sebesar 5% (lima persen);

 

 

 

b)

kapasitas daya 900 VA ke atas sebesar 6% (enam persen); dan

 

 

 

c)

kapasitas daya 1300 VA ke atas sebesar 8% (delapan persen);

 

 

2.

bisnis:

 

 

 

a)

kapasitas daya 450-1300 VA sebesar 6% (enam persen);

 

 

 

b)

kapasitas daya 2200 VA ke atas sebesar 8% (delapan persen); dan

 

 

 

c)

kapasitas daya 200.000 VA ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);

 

 

3.

sosial komersial sebesar 3% (tiga persen);

 

d.

Konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen).

(3)

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

 

a.

pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

 

c.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

 

d.

pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

 

e.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2)

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron;

 

b.

Reklame kain;

 

c.

Reklame melekat/stiker;

 

d.

Reklame selebaran;

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

f.

Reklame udara;

 

g.

Reklame apung;

 

h.

Reklame film/slide; dan

 

i.

Reklame peragaan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

 

d.

Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau

 

e.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2)

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4)

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(2)

Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

(3)

Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

 

a.

keperluan dasar rumah tangga;

 

b.

pengairan pertanian rakyat;

 

c.

perikanan rakyat;

 

d.

peternakan rakyat;

 

e.

keperluan keagamaan; dan

 

f.

kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

(2)

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3)

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4)

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5)

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

 

a.

asbes;

 

b.

batu tulis;

 

c.

batu setengah permata;

 

d.

batu kapur;

 

e.

batu apung;

 

f.

batu permata;

 

g.

bentonit;

 

h.

dolomit;

 

i.

feldspar;

 

j.

garam batu (halite);

 

k.

grafit;

 

l.

granit/andesit;

 

m.

gips;

 

n.

kalsit;

 

o.

kaolin;

 

p.

leusit;

 

q.

magnesit;

 

r.

mika;

 

s.

marmer;

 

t.

nitrat;

 

u.

obsidian;

 

v.

oker;

 

w.

pasir dan kerikil;

 

x.

pasir kuarsa;

 

y.

perlit;

 

z.

fosfat;

 

aa.

talk;

 

bb.

tanah serap (fullers earth);

 

cc.

tanah diatom;

 

dd.

tanah liat;

 

ee.

tawas (alum);

 

ff.

tras;

 

gg.

yarosit;

 

hh.

zeolit;

 

ii.

basal;

 

jj.

trakhit;

 

kk.

belerang;

 

ll.

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

 

a.

untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan

 

b.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2)

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2)

Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(2)

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

(2)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

(2)

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2)

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(2)

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(2)

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3)

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2)

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

(2)

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3)

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

(2)

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(3)

Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:

 

a.

penanaman pohon;

 

b.

pembuatan lubang atau sumur resapan;

 

c.

pelestarian hutan atau pepohonan; dan

 

d.

pengelolaan limbah.

(4)

Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dan dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.

(5)

Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.

(6)

Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan antara lain untuk:

 

a.

sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;

 

b.

penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;

 

c.

penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau

 

d.

penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi terdiri atas:

a.

Retribusi Jasa Umum;

b.

Retribusi Jasa Usaha; dan

c.

Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

 

a.

pelayanan kesehatan;

 

b.

pelayanan kebersihan;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

 

d.

pelayanan pasar.

(2)

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

 

a.

penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;

 

b.

penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

 

c.

pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;

 

d.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

e.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

 

f.

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

 

a.

PBG; dan

 

b.

penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(4)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(7)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum, objek Retribusi Jasa Usaha, dan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha dan pelayanan Perizinan Tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(9)

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(10)

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

 

a.

pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir Sampah;

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

 

e.

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2)

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa Pelataran, Los, dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

 

b.

pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

 

d.

pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

 

e.

pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

(3)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarannya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(4)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.

(2)

Termasuk penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f merupakan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan;

 

b.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

 

c.

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;

 

d.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

e.

penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

 

f.

pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(2)

Khusus untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

 

b.

kerja sama pemanfaatan;

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur,

 

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(3)

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(4)

Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(5)

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

(7)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(9)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3)

Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

 

a.

pembangunan baru;

 

b.

Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan

 

c.

PBG perubahan untuk:

 

 

1.

perubahan fungsi Bangunan Gedung;

 

 

2.

perubahan lapis Bangunan Gedung;

 

 

3.

perubahan luas Bangunan Gedung;

 

 

4.

perubahan tampak Bangunan Gedung;

 

 

5.

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

 

 

6.

perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

 

 

7.

perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

 

 

8.

perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

 

d.

PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4)

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2)

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

 

b.

pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3)

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

 

a.

formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

luas total lantai;

 

 

2.

indeks lokalitas;

 

 

3.

indeks terintegrasi;

 

 

4.

indeks Bangunan Gedung terbangun, dan

 

b.

formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

volume;

 

 

2.

indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

 

 

3.

indeks Bangunan Gedung terbangun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3)

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4)

Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.

(2)

Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3)

Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

 

b.

harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(2)

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(4)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6)

Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

(7)

Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak.

(2)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3)

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4)

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menggunakan:

 

a.

surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan

 

b.

SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

(2)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4)

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5)

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6)

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.

(8)

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2)

Pendataan untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2)

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3)

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4)

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

 

a.

tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

 

b.

tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

(2)

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4)

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

 

a.

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

 

b.

nilai perolehan baru; atau

 

c.

nilai jual pengganti.

(5)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5)

Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(6)

Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

(2)

Bupati dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

 

a.

SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

 

b.

hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2)

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3)

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4)

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5)

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:

 

a.

1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan

 

b.

6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

(6)

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(7)

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8)

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9)

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

 

a.

jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

 

b.

jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(10)

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:

 

a.

meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

 

b.

melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2)

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

 

a.

denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

 

 

ayat (1) huruf a; dan/atau

 

b.

denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3)

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

 

a.

meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

 

b.

melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4)

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2)

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

 

a.

kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

 

 

1.

dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan

 

 

2.

pada basis data PBB-P2;

 

b.

kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

c.

kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

d.

kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

 

e.

kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

 

f.

kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3)

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5)

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6)

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2)

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2)

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(3)

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4)

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5)

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:

 

a.

bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan

 

b.

bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2)

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4)

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

(6)

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap.

(3)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(4)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(5)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(6)

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(7)

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4)

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

(1)

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(3)

Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:

 

a.

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Perorangan; dan

 

b.

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak badan hukum.

(4)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

(5)

Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

 

a.

bencana alam;

 

b.

kebakaran;

 

c.

kerusuhan massal atau huru-hara;

 

d.

wabah penyakit; dan/atau

 

e.

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2)

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3)

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4)

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

(2)

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

 

b.

kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

 

c.

kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3)

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4)

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)

Dalam hal hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

 

a.

Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

 

b.

terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

 

c.

Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3)

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

 

a.

pemberian NPWPD secara jabatan;

 

b.

penghapusan NPWPD;

 

c.

penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

 

d.

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

 

e.

pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4)

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(2)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

 

a.

meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

 

b.

meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

 

c.

menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

 

a.

hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117; atau

 

b.

penghitungan secara jabatan karena:

 

 

1.

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

 

 

2.

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 118 ayat (1).

(3)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4)