Perda Kabupaten Sleman Nomor: 9 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat;

b.

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu dilakukan penyesuaian pengenaan retribusi dengan objek pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi:

 

 

a.

pengangkutan sampah dari perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/transferdepo ke TPA;

 

 

b.

pengangkutan sampah dari TPS/transferdepo ke TPA;

 

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.

 

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:

 

 

a.

jalan umum;

 

 

b.

taman yang dikelola Pemerintah Daerah;

 

 

c.

tempat ibadah; dan

 

 

d.

kegiatan sosial.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghitungan besaran Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

(2)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi.

 

(2)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.

 

(3)

Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(4)

Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang persampahan/kebersihan.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SLEMAN,

ttd.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

SUMADI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 9

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat. Kebersihan lingkungan perlu dijaga antara lain dengan melakukan pengelolaan persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini yaitu dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) yaitu segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (reuse), dan pemanfaatan kembali sampah (recycle).

 

Sehingga nantinya sampah yang tertimbun hanya tinggal residu saja yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, dikembangkan pengelolaan persampahan melalui pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, yang diharapkan dengan terbentuknya Kelompok Pengelola Sampah Mandiri pengelolaan persampahan akan menjadi lebih mandiri, efektif dan efisien. Pelayanan sampah oleh Kelompok Pengelola Sampah Mandiri diharapkan berpotensi menambah potensi ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah.

 

Untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan persampahan tersebut, maka ketentuan mengenai pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan.

 

Beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain memuat:

a.

pembatasan cakupan pelayanan bagi pelanggan rumah tangga yaitu hanya pada perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/transferdepo ke TPA, karena saat ini Pemerintah Daerah tidak lagi melayani permohonan dari rumah ke rumah;

b.

penambahan pelanggan sosial, pendidikan dasar dan menengah, panti sosial, perkantoran pemerintah, dan perkantoran yang bergerak di bidang sosial serta rumah sakit, serta kelompok pengelola sampah; dan

c.

penghapusan tarif bagi pedagang kaki lima.

Disamping hal tersebut di atas, Tarif retribusi yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu dilakukan perubahan tarif untuk menyesuaikan dengan harga pasar.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

Pasal I

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 133