Perda Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya jenis pelayanan jasa umum pengabuan mayat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu ditetapkan retribusi atas pelayanan tersebut;

b.

bahwa retribusi atas pengabuan mayat belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

c.

bahwa pelayanan pengabuan mayat merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 11 Seri C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 11 Seri C,) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

 

 

a.

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

 

 

b.

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

(2)

Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

 

a.

penggunaan tanah makam:

 

 

 

1.

tanah makam yang langsung dipergunakan;

 

 

 

2.

tanah makam cadangan atau pemesanan tanah makam;

 

 

 

3.

tanah makam tumpang.

 

 

b.

daftar ulang pemanfaatan tanah makam:

 

 

 

1.

tanah makam yang langsung dipergunakan;

 

 

 

2.

tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam;

 

 

c.

penggunaan jasa pemakaman:

 

 

 

1.

penggalian dan penutupan makam;

 

 

 

2.

penggalian dan pembongkaran makam;

 

 

 

3.

pemasangan plakat dan pusara makam; dan

 

 

 

4.

pemakaian kendaraan jenazah tidak termasuk biaya bahan bakar dan sopir dengan jarak;

 

 

 

 

a)

kurang dari atau sampai dengan 25 km (dua puluh lima kilo meter); dan

 

 

 

 

b)

lebih dari 25 km (dua puluh lima kilo meter).

 

 

d.

pemakaian keranda; dan

 

 

e.

pembakaran/pengabuan mayat.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat didasarkan pada:

 

a.

Jumlah penggunaan jasa pemakaman dan pengabuan mayat; dan

 

b.

jenis pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

(2)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi.

 

(2)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.

 

(3)

Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(4)

Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI SLEMAN,
ttd.
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
ttd.
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 10

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan atas pelayanan pemakaman mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Peraturan Daerah tersebut meskipun telah mencantumkan judul pengabuan mayat, akan tetapi di dalam ketentuannya belum mengatur mengenai pelayanan pengabuan mayat, karena pada tahun 2011 Pemerintah Daerah belum memiliki fasilitas pelayanan pengabuan mayat. Dengan tersedianya prasarana dan sarana pengabuan mayat, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan mengatur tarif retribusi atas pelayanan pengabuan mayat. Sehingga nantinya ketika proses tersebut telah diselesaikan, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan pengabuan mayat dengan ketentuan retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pelayanan pengabuan mayat merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 134