Perda Kabupaten Rembang Nomor: 6 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Izin Usaha Angkutan Jalan;

b.

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.

3.

Bupati adalah Bupati Rembang.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

6.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

7.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang mendapatkan izin disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

8.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

9.

Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

10.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

11.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.

12.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.

13.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau dengan panjang kendaraan lebih dari 9 sampai dengan 12 meter.

14.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus dengan kategori:

 

a.

Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 501 - 5000 kg;

 

b.

Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 5001 - 10.000 kg;

 

c.

Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 10.000 kg.

15.

Izin Usaha Angkutan Jalan adalah Izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum.

16.

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan yang dilengkapi dengan daftar kendaraan.

17.

Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan jalan bagi tiap-tiap kendaraan.

18.

Pening adalah Kartu Tanda Bukti memiliki Izin Usaha Angkutan Jalan yang ditempel pada kaca depan kendaraan.

19.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

20.

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian surat tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

21.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan.

25.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

26.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat tanda bukti pembayaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.

27.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari retribusi yang terutang.

28.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menetapkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

29.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pening.

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pemberian Pening untuk kendaraan umum yang dipergunakan pada kegiatan usaha angkutan dalam wilayah Daerah.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

 

 

 

 

 

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Jalan.

(2)

Izin Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan.

(3)

Setiap kendaraan yang terdaftar wajib diberi Pening.

 

 

 

 

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Jalan wajib memenuhi persyaratan:

a.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b.

memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

c.

memiliki Surat Izin Tempat Usaha;

d.

memiliki dan/atau menguasai minimal:

 

e.

pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

 

 

 

 

Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan usaha angkutan jalan, dalam hal perluasan usaha maupun perubahan jumlah kendaraan dalam wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Masa berlaku Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

(2)

Masa berlaku Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai jumlah dan jenis kendaraan yang dimintakan izin.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan kegiatan usaha angkutan jalan dengan kendaraan umum dan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun.

(2)

Masa berlaku Pening mengikuti Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan.

 

 

 

 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di dalam wilayah Daerah.

(2)

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

(3)

Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan Nomor Urut.

(4)

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.

(2)

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

(3)

Arsip dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan.

(2)

Pengawas atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Badan Pengawas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali Jumlah Retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 18 oktober 2005

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

 

Diundangkan di Rembang

Tanggal 20 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

ROSSIDA SAID

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 47 SERI C NOMOR 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6 s/d 9

Pasal 10

Pasal 11 s/d 12

Pasal 13 s/d 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 s/d 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 47