Perda Kabupaten Pasuruan Nomor: 13 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan maka perlu menambah objek Retribusi Izin Trayek;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

15.

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Pada Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

 

(2)

Pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu terdiri dari:

 

 

a.

Izin angkutan dalam trayek; dan

 

 

b.

Izin angkutan tidak dalam trayek.

 

 

 

 

 

2.

Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

3.

Pada Pasal 9 kolom Kapasitas Tempat Duduk mengalami perubahan, sehingga harus berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pada Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

 

(4)

Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja.

 

(5)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

 

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 28 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 13