Perda Kabupaten Pacitan Nomor: 1 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat asas Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pengenaan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

 

 

 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Penjelasan Pasal 3 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan penerbitan izin gangguan meliputi:

 

a.

Penerbitan izin baru;

 

b.

Balik nama izin; dan/atau

 

c.

Perubahan izin.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 10 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Untuk tempat usaha ditetapkan sebesar Rp1.500,00 per m².

 

 

b.

Untuk mesin/peralatan ditetapkan sebesar Rp2.000,00 per PK.

 

(2)

Untuk balik nama izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 10% dari tarif retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)

Untuk perubahan izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 12 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku izin gangguan.

 

(2)

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penerbitan Izin Gangguan atau pada saat diterbitkan SKRD.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI PACITAN

ttd.

INDARTATO

 

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

dto.

Drs.SUKO WIYONO, MM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 1

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pemberian pelayanan izin gangguan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, masa berlaku izin gangguan adalah selama kegiatan usaha berjalan dan tidak terjadi perubahan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengusaha terkait retribusi izin gangguan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

 

Pasal I

Pasal II