Perda Kabupaten Lumajang Nomor: 2 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 188.34-6308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengubah dan mengatur Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

7.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

10.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

11.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

25.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988);

30.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

31.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

tontonan film;

 

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

 

c.

kontes kecantikan dan binaraga;

 

 

d.

pameran;

 

 

e.

diskotik, karaoke dan klab malam;

 

 

f.

sirkus, akrobat, dan sulap;

 

 

g.

permainan biliar dan boling;

 

 

h.

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

 

 

i.

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center;) dan

 

 

j.

pertandingan olahraga.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

 

a.

Tontonan Film sebesar 5% (lima persen);

 

b.

Pagelaran kesenian, tari, dan/atau busana tarif sebesar 10% (sepuluh persen);

 

c.

Pagelaran Musik tarif sebesar 15%(lima belas persen);

 

d.

Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya tarif sebesar 20% (dua puluh persen);

 

e.

Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);

 

f.

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);

 

g.

Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);

 

h.

Permainan biliar dan boling, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);

 

i.

Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan sejenisnya tarif sebesar 15% (lima belas persen);

 

j.

Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran tarif sebesar 20% (dua puluh persen); dan

 

k.

Pertandingan olahraga, tarif sebesar 15% (lima belas persen).

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame, adalah:

 

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

 

 

d.

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

 

 

e.

reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan Hari Besar Nasional sepanjang tidak melibatkan sponsor;

 

 

f.

reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan politik dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari; dan

 

 

g.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f telah terlampaui, maka dikenakan pajak Reklame.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

 

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

 

(4)

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

 

(5)

Penyelenggaraan reklame yang melibatkan sponsor dalam bentuk papan nama lembaga negara maupun swasta, iklan layanan masyarakat merupakan objek pajak reklame.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.

 

(2)

Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

 

 

a.

jenis sumber air;

 

 

b.

lokasi sumber air;

 

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

 

e.

kualitas air; dan

 

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

(3)

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 120 dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang

pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS’AT, M.Ag.

 

Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II