Perda Kabupaten Kebumen Nomor: 2 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam penyelenggaran pemakaman, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman;

b.

bahwa terhadap pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 160);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

4.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5.

Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

9.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

10.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

a.

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan;

b.

penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pemakaman termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pemakaman dan luasan penggunaan tanah tempat pemakaman.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

Retribusi disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(6)

Ketentuan mengenai keberatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2001 tentang 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

 

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 2

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah. Sebagai dasar pemungutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2001 tentang 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat.

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2001 tentang 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sudah tidak sesuai baik mengenai objek retribusi, masa retribusi, tatacara mengukur tingkat penggunaan jasa, besaran tarif sehingga perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun peraturan daerah baru sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman.

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 169