Perda Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dimiliki oleh masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf l dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai.

9.

Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.

10.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

11.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

12.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

13.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

14.

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

15.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21.

Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.

 

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari:

a.

pelayanan pengujian UTTP; dan

b.

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan sebagai retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pengujian, dan peralatan pengujian yang digunakan.

 

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.

(3)

Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB VII
MASA RETRIBUSI
 

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan masa berlaku tanda tera sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

 

 

 

 

 

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

 

 

 

 

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kuitansi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan secara tunai atau lunas.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

 

Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB XI
PEMANFAATAN
 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:

 

a.

penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang;

 

b.

penerbitan dokumen retribusi;

 

c.

pengawasan di lapangan; dan

 

d.

penegakan hukum.

 

 

 

 

 

BAB XII
KEBERATAN
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

(4)

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(8)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB XIV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
 

(1)

Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

BAB XVI
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

(1)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2019
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 11

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yaitu pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, yaitu sebagai jaminan kebenaran hasil pengukuran dan perlindungan konsumen. Dalam menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang tentunya diperlukan sumber daya, yaitu biaya operasional dan sumber daya manusia sehingga diperlukan peran serta masyarakat yang menikmati pelayanan tersebut berupa pembayaran retribusi.

Sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 166