Perda Kabupaten Jombang Nomor: 6 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10/D);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Jombang.

4.

Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan IMB untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB.

8.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

9.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

10.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.

11.

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

12.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

13.

Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

14.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

15.

Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

16.

Keterangan rencana kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

17.

Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

18.

Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

19.

Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20.

Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

21.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.

23.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

24.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

25.

Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

26.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

27.

Standard teknis adalah standard yang dibakukan sebagai standard tata cara, standard spesifikasi dan standard metode uji baik berupa Standard Nasional Indonesia maupun Standard Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

28.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

29.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

30.

Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

32.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

33.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

34.

Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.

35.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

36.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.

(2)

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

 

a.

pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;

 

b.

rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan

 

c.

pelestarian/pemugaran.

 

 

 

Untuk mengajukan IMB Pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, mengenai:

a.

jenis/peruntukan bangunan;

b.

luas lantai bangunan yang diizinkan;

c.

jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;

d.

garis sempadan yang berlaku;

e.

KDB yang diizinkan;

f.

KLB;

g.

KDH;

h.

jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dan sebagainya;

i.

persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar.

 

 

 

(1)

IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila:

 

a.

dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaan pembangunan;

 

b.

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan pembangunan berhenti dan tidak dilanjutkan;

 

c.

pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;

 

d.

izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;

 

e.

pembangunan yang dilaksanakan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;

(6)

Pembatalan IMB diberikan melalui Keputusan Bupati dengan mencantumkan alasan-alasannya;

(7)

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah terlebih dulu ada pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Pemegang izin.

(8)

Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

 

 

 

(1)

Permohonan IMB ditolak apabila:

 

a.

bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis bangunan gedung;

 

b.

bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW;

 

c.

bangunan yang akan didirikan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya;

 

d.

bangunan yang akan didirikan mengganggu lalu lintas, aliran air hujan, cahaya atau bangunan yang telah ada;

 

e.

fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi kawasan;

 

f.

lokasi pendirian bangunan tidak memenuhi syarat kesehatan;

 

g.

adanya keberatan dari masyarakat yang dibenarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

 

h.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan menyebutkan alasan penolakannya.

 

 

 

IMB dikecualikan dalam hal:

a.

merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;

b.

mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:

 

1)

ditempatkan di halaman belakang;

 

2)

luas bangunan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi dan ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) meter;

c.

mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;

d.

mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah;

e.

memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung;

f.

membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;

g.

mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin.

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3)

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

 

b.

bangunan fungsi keagamaan/peribadatan.

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menerima pelayanan pemberian IMB dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Retribusi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

(1)

Penghitungan besarnya Retribusi meliputi:

 

a.

komponen Retribusi dan biaya;

 

b.

penghitungan besarnya Retribusi;

 

c.

tingkat penggunaan jasa.

(2)

Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

 

a.

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau

 

b.

Retribusi administrasi meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan

 

c.

Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

(3)

Penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:

 

a.

lingkup item komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;

 

b.

lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan

 

c.

volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(4)

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan:

 

a.

pembangunan bangunan gedung baru;

 

b.

rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan

 

c.

pembangunan prasarana bangunan gedung.

(5)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

(6)

Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

 

 

 

 

(1)

Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan berdasarkan rumus:

 

a.

Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung:

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

b.

Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan prasarana bangunan gedung:

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

(2)

Daftar indeks dan Daftar Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

Masa Retribusí Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

 

 

 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

 

 

 

(1)

Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi:

 

a.

proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen;

 

b.

proses administrasi penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.

(2)

Masa berlaku IMB adalah:

 

a.

untuk bangunan gedung berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak ada perubahan bentuk atau fungsi;

 

b.

untuk bangunan yang berdiri di atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa;

 

c.

untuk menara telekomunikasi berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara;

 

d.

untuk Iklan dan Media Informasi berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.

(3)

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.

(2)

Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(3)

Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(4)

Tata cara penyetoran hasil pemungutan Retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

(2)

Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(4)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sedangkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

 

 

 

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

 

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 6/C