Perda Kabupaten Bantul Nomor: 08 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa masih terdapat berbagai pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria jenis retribusi jasa usaha, sehingga ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

 

a.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah;

 

b.

Retribusi tempat pelelangan;

 

c.

Retribusi terminal;

 

d.

Retribusi tempat khusus parkir;

 

e.

Retribusi rumah potong hewan;

 

f.

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

 

g.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan

 

h.

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, terdiri atas:

 

 

a.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

 

 

b.

Mesin gilas;

 

 

c.

Stamper;

 

 

d.

Molen; dan

 

 

e.

Bus.

 

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besaran tarif retribusi.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengunjung dan/atau lama penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besaran tarif retribusi.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada tempat rekreasi baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas:

 

 

a.

penjualan hasil produksi usaha pertanian;

 

 

b.

penjualan hasil produksi usaha peternakan; dan

 

 

c.

penjualan hasil produksi usaha perikanan.

 

(2)

Dikecualikan dari retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besarnya retribusi.

 

(2)

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

9.

Diantara BAB IX dan BAB X ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambah 4 (empat) Bagian dan 7 (tujuh) Pasal yakni Bagian Kesatu, Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D, Bagian Kedua, Pasal 53E, Bagian Ketiga, Pasal 53F, Bagian Keempat, Pasal 53G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

Subyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa.

 

 

 

 

 

 

 

Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemanfaatan penginapan/pesanggrahan/villa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

 

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagai berikut:

 

a.

pemanfaatan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari/24 (dua puluh empat) jam; dan

 

b.

pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa di Kebun Buah Mangunan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per villa per hari/24 (dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(2)

Penagih Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

 

(3)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

 

(4)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

 

(5)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

 

(2)

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.

 

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

(4)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

13.

Menambah 3 (tiga) Lampiran yaitu Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi pengguna Rusunawa yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasama sewa menyewa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan besaran sewa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dianggap sebagai retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)

Pendapatan dari hasil pengelolaan tempat rekreasi yang diatur dengan perjanjian kerjasama pengelolaan tempat rekreasi, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

(3)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

 

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 08

 

 

 

 

 

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

 

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, beberapa pelayanan jasa usaha perlu ditingkatkan serta dilaksanakan pelayanan jasa usaha yang sebelumnya belum dipungut retribusi jasa usaha. Beberapa pelayanan tersebut antara lain:

1.

Perluasan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah;

2.

Perluasan obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

3.

Perluasan obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan

4.

Penambahan obyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

 

 

Dengan adanya perluasan beberapa obyek retribusi jasa usaha dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan bagi secara administrasi maupun kepada masyarakat.

 

Disamping itu penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi jasa usaha.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal I

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 51