Perda Kabupaten Bantul Nomor: 08 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berkembangnya pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dipungut Retribusi Jasa Umum belum diatur ketentuan retribusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyempurnaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161;

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

12.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.

Di antara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 8 (angka) baru yakni angka 19a,angka 19b,angka 19c, angka 19d, angka 19e,angka 19f, angka 19g, dan angka 19h, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

 

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

 

4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

 

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

9.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

10.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.

 

11.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.

 

12.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

 

13.

Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.

 

14.

Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

 

15.

Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

 

16.

Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

 

17.

Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.

 

18.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

 

19.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.

 

19a.

Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pelaksana paripurna pelayanan kesehatan hewan.

 

19b.

Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

 

19c.

Pelayanan pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di mana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskeswan.

 

19d.

Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.

 

19e.

Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

 

19f.

Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedic, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktik klinik dan praktik non klinik.

 

19g.

Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.

 

19h.

Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbinghan kasus-kasus non klinik.

 

20.

Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

 

21.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

22.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

 

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

28.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

c.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

 

d.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

e.

Retribusi Pelayanan Pasar;

 

f.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

g.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

 

h.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 

i.

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

 

j.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air, dan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:

 

 

a.

pelayanan kesehatan di Puskesmas;

 

 

b.

pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air; dan

 

 

c.

pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan.

 

(2)

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:

 

 

a.

rawat jalan;

 

 

b.

rawat inap;

 

 

c.

rawat darurat;

 

 

d.

tindakan medik dan terapi;

 

 

e.

penunjang diagnostik;

 

 

f.

rehabilitasi medik;

 

 

g.

kesehatan tradisional;

 

 

h.

infeksi menular seksual (IMS);

 

 

i.

kunjungan rumah (home care); dan

 

 

j.

ambulans.

 

(3)

Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(4)

Jenis pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

 

 

a.

pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air bersih;

 

 

b.

pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air minum;

 

 

c.

pemeriksaan fisika;

 

 

d.

pemeriksaan kimia terbatas;

 

 

e.

pemeriksaan air pemandian umum;

 

 

f.

pemeriksaan air kolam renang;

 

 

g.

pemeriksaan Biological Oxygen Demand (BOD); dan

 

 

h.

pemeriksaan angka kuman.

 

(5)

Jenis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

 

 

a.

konsultasi;

 

 

b.

tindakan medik; dan

 

 

c.

tindakan terapi.

 

(6)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

 

 

 

 

 

 

5.

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Ketiga dan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan

Paragraf 1
Subyek dan Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan
 

 

(1)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan.

 

(2)

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pasien hewan yang dilayani dan jenis pelayanan kesehatan hewan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian penyakit hewan.

 

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

biaya jasa pelayanan; dan

 

 

b.

biaya operasional:

 

 

 

1.

biaya bahan medis habis pakai; dan

 

 

 

2.

biaya tidak langsung, antara lain administrasi kantor, listrik, air, pemeliharaan sarana dan prasarana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

6.

Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 5 (lima) Bagian baru dan 8(delapan) Pasal baru, yakni Bagian Kesatu Pasal 68A Pasal 68B Pasal 68C Pasal 68D, Bagian Kedua Pasal 68E, Bagian Ketiga Pasal 68F, Bagian Keempat Pasal 68G, dan Bagian Kelima Pasal 68H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

 

 

b.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

 

 

c.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD; dan

 

 

d.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah termasuk Pemungut dan pemotong retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, lamanya pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan evektifitas atas pengendalian pelayanan pendidikan.

 

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

biaya sarana dan prasarana; dan

 

 

b.

biaya jasa pelayanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarannya tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan retribusi pelayanan pendidikan disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 98 ditambah 1 (satu) nomor baru yakni Nomor 10, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

 

1.

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penggunaan Sarana Air Limbah dengan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 1997);

 

2.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 2 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2009);

 

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 5 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2008);

 

4.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 7 Tahun 2000);

 

5.

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 10 Tahun 2000);

 

6.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 12 Tahun 2000);

 

7.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 13 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 5 Tahun 2005);

 

8.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2009);

 

9.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 4 Tahun 2009); dan

 

10.

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 2 Tahun 2006); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

 

9.

Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

 

10.

Di antara Lampiran II dan Lampiran III disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran IIA, sehingga Lampiran IIA sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

 

11.

Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran IV, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 AGUSTUS 2013
BUPATI BANTUL,
ttd.
SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 AGUSTUS 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd.
RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 08

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dipungut Retribusi Jasa Umum. Beberapa pelayanan tersebut antara lain:

 

1.

Pelayanan kesehatan berupa peningkatan fasilitas rawat inap , pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Pusat Kesehatan Masyarakat;

 

2.

Pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan; dan

 

3.

Pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

 

Beberapa jenis pelayanan tersebut belum diatur sebagai obyek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap beberapa pelayanan tersebut di atas, maka agar dapat dilaksanakan secara optimal, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan, melalui pemungutan retribusi, sehingga untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan.

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II