Perda Kabupaten Aceh Timur Nomor: 13 Tahun 2001

 

 

a.

Bahwa Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk menertibkan pengambilan Pelayanan Penyedotan Kakus dalam Kabupaten Aceh Timur dirasa perlu untuk mengatur dan menertibkannya dan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;

b.

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna Pemerintah Daerah memandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengerukan/Penyedotan WC (Jamban) dan penggunaan WC/Kamar Mandi Umum,

c.

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara,

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS.

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,

c.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur;

d.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

e.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

f.

Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;

g.

Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Penyedotan Kakus/Jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta

h.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

i.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban;

j.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

k.

Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

n.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

o.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;

p.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

q.

Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban oleh Pemerintah Daerah.

 

(1)

Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban oleh Pemerintah Daerah;

(2)

Bagi pihak swasta atau pihak lain yang mengusahakan Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur harus mendapat izin tertulis dari Bupati;

(3)

Bagi pihak swasta atau pihak lain yang mengusahakan Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban milik Pemerintah Daerah.

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban.

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.

(2)

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan ukuran septic tank.

(3)

Retribusi WC/Kamar Mandi Umum untuk buang air kecil dan/atau air besar dan untuk mandi atas sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan lingkungan masing-masing.

 

(1)

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp80.000,-/per septic tank Kendaraan ukuran 2000 liter

(2)

Khusus untuk luar Kota Langsa akan ditambah biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Hasil Pelayanan Penyedotan Kakus Jamban.

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan.

 

 

(1)

Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban;

(2)

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban;

 

 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

Masa Retribusi untuk pemanfaatan Jasa Mobil Tinja adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

 

Saat Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

(1)

Kepada setiap pemilik/penghuni rumah dan/atau bangunan yang memerlukan Penyedotan Kakus/Jamban dengan mengajukan Permohonannya kepada Pejabat lain/Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk Pengelolaan Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban,

(2)

Pemohon Retribusi wajib mengisi SPDORD;

(3)

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;

(4)

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

(1)

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

(3)

Tata cara pembayaran, penyedotan, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

(4)

Semua hasil pungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD

(3)

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

(1)

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut;

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

Masa retribusi;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

d.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

(I)

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib Retribusi dalam rangka Hayatan;

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan surat teguran, atau

 

b.

Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(2)

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL 25 JUNI 2001 M (3 Rabiul Akhir 1422 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
dto.
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DI LANGKA
PADA TANGGAL 30 JUNI 2001
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
dto.
Drs. T. SYAHRIL

LEMBARAN BUPATI ACEH TIMUR, DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR