Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor: 39 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);

9.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

10.

Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80).

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tangerang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

4.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

5.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

6.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

7.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

8.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

9.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

10.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

11.

PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

12.

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

 

(1)

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak Daerah kelas A pada Badan Pendapatan Daerah.

(2)

UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

UPT Pelayanan Pajak Daerah Cipondoh; dan

 

b.

UPT Pelayanan Pajak Daerah Karawaci.

(3)

Susunan organisasi UPT Pajak Daerah terdiri dari:

 

a.

Kepala UPT;

 

b.

Sub Bagian Tata Usaha; dan

 

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

(1)

UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

 

a.

pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB; dan

 

b.

pengelolaan administrasi PBB dan BPHTB.

(3)

Rincian tugas UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah:

 

a.

melakukan pendistribusian SPPT PBB;

 

b.

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas koordinator PBB di Kecamatan­-Kecamatan;

 

c.

melakukan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan-Kecamatan;

 

d.

melakukan pembukuan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan­-Kecamatan;

 

e.

melakukan pendataan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB di Kecamatan­-Kecamatan;

 

f.

melakukan penyusunan laporan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak;

 

g.

melakukan penyusunan laporan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB;

 

h.

melakukan penyetoran PBB dan BPHTB ke Kas Daerah;

 

i.

melakukan pemberian fasilitasi bagi para Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB kepada Badan;

 

J.

melakukan pendistribusian Surat Keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB;

 

k.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pajak Daerah; dan

 

l.

melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(4)

UPT Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

 

 

 

(1)

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pelayanan Pajak Daerah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

 

a.

pelaksanaan administrasi umum, dan kepegawaian; dan

 

b.

pelaksanaan administrasi keuangan.

(3)

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:

 

a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

 

b.

melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;

 

c.

melakukan pengelolaan arsip;

 

d.

melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pelayanan Pajak Daerah;

 

e.

melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah;

 

f.

melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan Pajak Daerah;

 

g.

melakukan pengelolaan keuangan UPT Pelayanan Pajak Daerah;

 

h.

melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya; dan

 

i.

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(4)

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah.

 

 

 

 

(1)

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVb.

 

 

 

 

UPT Pelayanan PBB dan BPHTB yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Pelayanan Pajak Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

 

 

 

 

(1)

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Pelayanan Pajak Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

(2)

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pelayanan PBB dan BPHTB (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 102;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018
Pjs. WALIKOTA TANGERANG,
ttd.
Dr. M. YUSUF, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd.
DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 2018