Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor: 34 Tahun 2023

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pajak daerah merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah;

b.

bahwa untuk memfasilitasi inovasi penggunaan tanda tangan elektronik pada SPPT PBB Kota Probolinggo dan pembayaran PBB melalui kanal-kanal non konvensional, dipandang perlu adanya perubahan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Probolinggo, guna meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien;

c.

bahwa Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Probolinggo, belum menyesuaikan dengan perkembangan inovasi penggunaan tanda tangan elektronik serta kebijakan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;

d.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Probolinggo;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

12.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

13.

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2018 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 173);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 175 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 175), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 14, angka 19, angka 20, angka 23 diubah, dan angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

 

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

 

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

5.

Perangkat Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

 

6.

Kepala Perangkat daerah adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

 

7.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

 

8.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

 

9.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.

 

10.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

 

11.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

 

12.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

 

13.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

 

14.

Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif.

 

15.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

16.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

 

17.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

 

18.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

 

19.

Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sementara dari petugas pemungut yang dilakukan oleh Badan.

 

20.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pelunasan PBB yang diterbitkan oleh bank tempat pembayaran PBB baik berupa resi pembayaran baik cetak maupun digital atau struk pembayaran apabila melalui layanan pembayaran yang disediakan oleh bank.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

 

22.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

 

23.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, beserta pembayaran pajak terhutang pada setiap kelurahan.

 

24.

Dihapus.

 

25.

Data Harga Jual adalah data/informasi mengenai jual beli tanah dan/atau bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya seperti Camat, PPAT, Notaris PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak, dan lain-lain.

 

26.

Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.

 

27.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

 

28.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan.

 

29.

Piutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

30.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

 

31.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

 

32.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara pemungutan pajak dalam Peraturan ini meliputi:

 

 

a.

Pendataan dan penilaian objek pajak;

 

 

b.

Penetapan dan penerbitan SPPT;

 

 

c.

Tata cara pembayaran pajak melalui bank;

 

 

d.

Mutasi objek pajak dan subjek pajak;

 

 

e.

Tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD;

 

 

f.

Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak;

 

 

g.

Pembetulan SPPT;

 

 

h.

Pembatalan SPPT yang tidak benar;

 

 

i.

Tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;

 

 

j.

Pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak;

 

 

k.

Pengurangan pajak;

 

 

l.

Keberatan pajak;

 

 

m.

Tata cara penagihan dan penanganan piutang pajak;

 

 

n.

Tata cara penagihan pajak; dan

 

 

o.

Tata cara pemberian informasi pajak.

 

(2)

Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pembentukan atau pemeliharaan basis data pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

(3)

Penetapan dan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses penetapan dan penerbitan dalam rangka cetak SPPT PBB atau berdasarkan pendaftaran oleh wajib pajak.

 

(4)

Pembayaran pajak melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui baik secara tunai maupun non tunai pada tempat pembayaran pajak atau kanal pembayaran pajak yang sudah disediakan dan harus dilunasi paling lambat saat tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

 

(5)

Mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perubahan atas data objek pajak dan/atau subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.

 

(6)

Penerbitan salinan SPP/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses penerbitan SPPT sebagai pengganti SPPT yang hilang/rusak/belum diterima wajib pajak.

 

(7)

Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

(8)

Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan keputusan pembetulan SPPT sebagai akibat penerbitan SPPT yang tidak benar dikarenakan kesalahan penulisan alamat/penulisan nama, kesalahan hitung luas bumi dan bangunan.

 

(9)

Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SPPT sebagai akibat penerbitan SPPT yang tidak benar dikarenakan ganda atau objek pajak tidak ada.

 

(10)

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan wajib pajak karena sebab-sebab tertentu.

 

(11)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.

 

(12)

Kompensasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperhitungkan dengan piutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau atas permintaan wajib pajak untuk diperhitungkan ketetapan PBB yang akan datang.

 

(13)

Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan pajak yang terutang.

 

(14)

Keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT.

 

(15)

Penagihan dan penanganan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah piutang yang tercantum dalam SPPT yang tidak dapat ditagihkan disebabkan karena hal-hal tertentu.

 

(16)

Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tata cara penagihan pajak yang belum dibayarkan atau kurang bayar dari wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran.

 

(17)

Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah pemberian informasi pajak atas permohonan wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, serta ditambahkan 1 (satu)ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

 

(2)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:

 

 

a.

tanda tangan elektronik; atau

 

 

b.

cap dan cetakan tanda tangan digital; atau

 

 

c.

cap dan cetakan tanda tangan.

 

(3)

SPPT dapat diterbitkan melalui:

 

 

a.

pencetakan massal;

 

 

b.

pencetakan dalam rangka:

 

 

 

1.

pembuatan salinan SPPT;

 

 

 

2.

penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan Kepala Badan atas permohonan keberatan atau pembetulan dari wajib pajak;

 

 

 

3.

tindak lanjut pendaftaran obyek pajak baru; dan

 

 

 

4.

mutasi obyek dan/atau subyek pajak.

 

 

c.

pencetakan mandiri secara daring.

 

(4)

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu obyek pajak.

 

(5)

SPPT sudah tersampaikan kepada wajib pajak terhitung sejak bulan Januari karena sudah dapat diakses, dilihat dan dicetak secara online oleh seluruh masyarakat sebagai wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank yang ditunjuk baik di tempat maupun kanal pembayaran yang disediakan, petugas pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

 

(2)

Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Minimarket, Kantor Pos dan tempat lain yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dihapus.

 

(2)

Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.

 

(3)

Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

 

(4)

Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota berkewajiban mengirimkan SSPD kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui kiriman uang/transfer.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar belum diterimanya SPPT, SPPT hilang atau sebab lain, wajib pajak dapat mencetak sendiri salinan SPPT secara daring atau mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif ke Badan Hukum.

 

(2)

Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT antara lain:

 

 

a.

surat permohonan tertulis penerbitan salinan yang diajukan kepada Badan;

 

 

b.

fotocopy SPPT tahun terakhir; dan

 

 

c.

fotocopy identitas diri atau kartu keluarga.

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam SPPT atau STPD yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahan wajib pajak dan atas kondisi tertentu.

 

(2)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kerja dan agenda Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat membetulkan SPPT atau STPD yang tidak benar karena:

 

 

a.

kesalahan nama;

 

 

b.

kesalahan alamat;

 

 

c.

kesalahan luas bumi dan/atau bangunan;

 

 

d.

kesalahan hitung;

 

 

e.

kesalahan kode zona nilai tanah;

 

 

f.

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan perpajakan; dan

 

 

g.

kesalahan lain yang diakibatkan oleh sistem.

 

(2)

Permohonan pembetulan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diajukan secara perorangan, dan dapat juga diajukan secara kolektif.

 

 

 

 

 

 

9.

Pasal 15 pada Bagian Kedelapan diubah menjadi Pasal 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat membatalkan SPPT, SKPD, STPD yang tidak benar dikarenakan ganda, telah berubah status buminya menjadi fasilitas umum, telah digabungkan menjadi satu dengan objek pajak lain atau tidak ditemukannya objek pajak.

 

(2)

Permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diajukan secara perseorangan, dan dapat juga diajukan secara kolektif.

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dapat dilakukan atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan atau atas kondisi tertentu.

 

(2)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kerja dan agenda Pemerintah Daerah.

 

(3)

Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

 

 

a.

pengajuan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya kepada Badan;

 

 

b.

SPPT asli yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;

 

 

c.

surat kuasa (apabila dikuasakan);

 

 

d.

fotocopy identitas diri atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

 

 

e.

fotocopy kartu keluarga;

 

 

f.

tidak memiliki tunggakan PBB; dan

 

 

g.

fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

 

(2)

Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak pokok ditambah pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

 

(3)

SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang.

 

(2)

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan analisa dokumen dan bobot prosentasi pengurangan dari berkas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

 

(3)

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan kepada wajib pajak dapat diberikan berdasarkan keterangan laporan instansi yang berwenang secara tertulis.

 

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak atas dasar kebutuhan informasi dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya mandiri secara online melalui kanal yang telah disediakan atau melalui petugas pelayanan.

 

(2)

Kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

 

 

a.

keterangan lunas tunggakan;

 

 

b.

surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan; atau

 

 

c.

keterangan status jenis bumi atas objek pajak terkait.

 

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak dapat mencetak secara mandiri Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan melalui kanal yang sudah disediakan atau mengajukan permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan ketika belum diterbitkannya SPPT PBB pada tahun tersebut.

 

(2)

Permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasannya.

 

(3)

Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:

 

 

a.

fotocopy identitas diri atau kartu keluarga;

 

 

b.

surat kuasa (apabila dikuasakan); dan

 

 

c.

fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak dapat mencetak secara mandiri surat keterangan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kanal yang sudah disediakan atau mengajukan permohonan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar kerusakan atau hilangnya bukti pembayaran.

 

(2)

Permohonan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasannya.

 

(3)

Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:

 

 

a.

fotocopy identitas diri atau kartu keluarga; dan

 

 

b.

fotocopy SPPT PBB terkait.

 

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dihapus.

 

(2)

Format formulir yang digunakan atau dipersyaratkan pada pelayanan PBB tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

17.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

HADI ZAINAL ABIDIN

 

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 34