Peraturan Walikota Kota Depok Nomor: 7 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 menyatakan BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan atau hasil perinvestasi dana yang disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

16.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

17.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);

18.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

19.

Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.

 

 

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Depok.

2.

Pemerintah Kota, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Depok.

4.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Depok adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

 

a.

Level II (Middle Risk), Kriteria semua bayi baru lahir yang memerlukan observasi dan perawatan selama periode neonatal lebih dari bayi baru lahir normal dan sehat:

 

 

1)

BBLR lebih dari 1000 gr tanpa komplikasi;

 

 

2)

BBL lebih dari 4000 gr/makrosomia;

 

 

3)

Nilai APGAR 5 menit: 4 -7;

 

 

4)

Gangguan nafas ringan sedang;

 

 

5)

Infeksi lokal/sistemik ringan sedang;

 

 

6)

Kelainan bawaan ringan sampai sedang yang bukan keadaan gawat;

 

 

 

Penyulit/komplikasi yang lain tanpa memerlukan perawatan intensif.

 

b.

Level III (High Risk), Kriteria semua bayi baru lahir yang dalam keadaan kritis memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif:

 

 

1)

Berat badan lahir amat sangat rendah (<1000 g)

 

 

2)

Nilai APGAR 5/10 menit >3

 

 

3)

Gangguan nafas berat:

 

 

 

a).

RDS berat;

 

 

 

b).

MAS berat;

 

 

 

c).

Pneumonia berat;

 

 

 

d)

Sepsis berat;

 

 

 

e).

Hernia.

 

 

4)

Infeksi berat (sepsis berat dengan atau tanpa komplikasi NEC, DIC);

 

 

5)

Meningitis;

 

 

6)

Kejang neonatus, HIE, bilirubin enchepalopathi, hipoglikemia, tetanus neonatorum;

 

 

7)

Kelainan bawaan ringan dengan gawat darurat:

 

 

 

a).

 

 

 

b).

 

 

 

c).

Gastroskisis, ompalokel berat;

 

 

 

d).

TOA minimal;

 

 

 

e).

Meningoensefalokel dengan komplikasi minimal;

 

c.

Bayi baru lahir dengan komplikasi yang memerlukan ventilasi mekanik.

5.

Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosis penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.

6.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat di instalasi gawat darurat.

7.

Pelayanan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.

8.

Pelayanan One Day Care (ODC) adalah perawatan pasien selama 6 -24 jam.

9.

Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien.

10.

Pelayanan One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan yang dilakukan dikamar operasi kepada pasien kurang dari 24 jam.

11.

Pelayanan Intensif adalah suatu bagian dari rumah sakit dengan tenaga medis yang terlatih yang ditujukan untuk pemeriksaan, observasi, tindakan, perawatan dan terapi pasien yang menderita cedera/penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa, terdiri dari:

 

a.

Intensive Care Unit (ICU): untuk penderita dewasa;

 

b.

Intensive Cardiologi Care Unit (ICCU): untuk penderita jantung dan pembuluh darah;

 

c.

Neonatal Intensive Care Unit (NICU): untuk penderita usia 0-28 hari;

 

d.

Perinatal Intensive Care Unit (PICU): untuk penderita usia 29 hari sampai 14 tahun;

 

e.

High Care Unit (HCU): perawatan antara ruang rawat inap dan ICU;

 

f.

Stroke Care Unit (SCU): untuk penderita Stroke.

12.

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosis.

13.

Pelayanan farmasi adalah suatu unit yang menyediakan pelayanan perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, gas medis, bahan medis pakai habis, reagen, bahan kimia dan nutrisi.

14.

Pelayanan Asuhan Keperawatan, yang selanjutnya disingkat ASKEP adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya yang terdiri dari:

 

a.

Kategori I Disebut Askep Mandiri yaitu kegiatan sehari dan dapat dilakukan sendiri, penampilan secara umum baik, tidak ada reaksi emosional, tindakan pengobatan biasanya ringan dan sederhana;

 

b.

Kategori II Disebut Askep sedang yaitu kegiatan kebutuhan sehari hari, untuk makan dibantu, mengatur posisi eliminasi dan kebutuhan diri juga dibantu;

 

c.

Kategori III Disebut Askep Total yaitu kebutuhan sehari-hari tidak dapat dilaksanakan sendiri, semua dibantu oleh perawat, pasien memerlukan observasi terus menerus.

15.

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi,rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.

16.

Pelayanan Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit, pelayanan darah yang dapat dikenakan tarif yaitu:

 

a.

Pelayanan Penyediaan Darah;

 

b.

Pelayanan Produk Darah; dan

 

c.

Pelayanan Pemeriksaan Darah.

17.

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.

18.

Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan lain­ lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.

19.

Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang Ultrasonografi dalam rangka menegakan diagnosis oleh klinisi.

20.

Pelayanan Diagnostik Elektromedis adalah pelayanan penggunaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam rangka tindakan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lain.

21.

Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.

22.

Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga ahli lainnya.

23.

Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medis dan terapi.

24.

Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwa pasien.

25.

Tindakan Cito adalah tindakan medis dan terapi yang harus dilakukan segera/mendesak dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving).

26.

Pelayanan penunjang cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melakukan tindakan cito (life saving).

27.

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) adalah suatu pelayanan spesialis elektromedis yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.

28.

Hemodialisis adalah suatu pelayanan spesialistik yang memberikan jenis pelayanan cud darah bagi penyakit gagal ginjal.

29.

Rekam Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

30.

Pasien tertanggung asuransi dan/atau asuransi adalah pasien dari instansi/perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit.

31.

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelatihan, praktik, magang/peningkatan keterampilan, studi banding dan penelitian, serta pelayanan pendidikan dan penelitian lainnya.

32.

Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan.

33.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.

34.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

35.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

36.

Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.

37.

Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi jasa pelayanan medis, Jasa asuhan keperawatan, dan jasa tenaga kesehatan lain serta tenaga administrasi.

38.

Jasa sarana Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bahan medis dan non medis serta investasi.

39.

Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.

40.

Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di rumah sakit atau yang berasal dari luar rumah sakit.

41.

Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.

42.

Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.

43.

Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

44.

Peserta Jaminan Sosial adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan masyarakat miskin di luar kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan orang terlantar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas
 

Asas Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

a.

Keadilan dan kepatutan;

b.

Kompetisi yang sehat;

c.

Gotong royong;

d.

Adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit yang berkesinambungan;

e.

Keterbukaan; dan

f.

akuntabilitas.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua
Tujuan
 

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

Memberikan landasan hukum dan transparansi atas pengenaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;

b.

Meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

c.

Memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III
PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu
Kebijakan Tarif
 

(1)

Semua kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan non pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dikenakan tarif layanan.

(2)

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua
Obyek dan Subyek Tarif
 

Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III adalah semua jenis pelayanan kesehatan Non Kelas III yang ada di BLUD RSUD.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Non Kelas III dari BLUD RSUD.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Penetapan Tarif Non Kelas III
 

(1)

Penetapan Tarif Non Kelas III ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penetapan Tarif

(2)

Dalam perhitungan tarif layanan di BLUD RSUD, perhitungan besaran untuk:

 

a.

kelas II (dua) 10% x Unit Cost perhitungan sesuai full cost;

 

b.

kelas I (satu) 20% x Unit Cost perhitungan sesuai full cost;

 

c.

kelas Utama 30% x Unit Cost perhitungan sesuai full cost setara dengan pelayanan poli sore;

 

d.

kelas VIP 40% x Unit Cost perhitungan sesuai full cost.

(3)

Struktur dan besarnya Tarif Non Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV
PENINJAUAN BESARAN TARIF
 

(1)

Besaran Tarif Non Kelas III ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (unit cost), dan perubahan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB V
ASURANSI KESEHATAN
 

(1)

Pasien peserta jaminan sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Pasien peserta Asuransi Komersil yang mempergunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.

(2)

Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat pemberitahuan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA
 

(1)

Piutang atas pembayaran layanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang pelayanan kesehatan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX
KERINGANAN CARA PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN
 

(1)

Walikota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Pimpinan BLUD RSUD.

(2)

Keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pasien.

(3)

Tata cara pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

 

 

 

 

 

 

 

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayaran nya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan tidak saling merugikan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

 

 

 

 

 

 

 

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pelaksanaan Ketentuan Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Non Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai berlaku paling lambat 4 (empat) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Januari 2016
WALIKOTA DEPOK,
dto.
KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
dto.
HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 7