Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor: 53 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi perlu adanya inovasi dalam penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dan Penagihan Piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya melalui SPPT PBB Tahun berjalan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

9.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

10.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi ((Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

 

 

 

 

Berita Acara Nomor: 973/99/Bapenda-Penda tanggal 15 Mei 2019 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi.

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERSAMAAN DENGAN PELAYANAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;

2.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;

4.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan yang diberikan kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

5.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

8.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

10.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

11.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota;

12.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;

13.

Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

14.

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;

15.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

16.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

17.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;

18.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

19.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

20.

Petugas Pemungut adalah petugas yang dibuat SK untuk Kolektor dan Pembantu Kolektor untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran; (Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2);

21.

Tempat Pembayaran (TP) yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB P2 dan memindahbukukan ke Bank Persepsi; (Bank Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Bank tempat Pembayaran lain yang ditunjuk Walikota untuk menerima pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak dan memindahkan saldo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah Kota Bekasi;

22.

Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 dari TP dan melimpahkan hasil penerimaan PBB P2 ke Kas Daerah;

23.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

24.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

25.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

26.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPIB PBB P2, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Wajib Pajak;

27.

Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SPMIB PBB P2, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk membayar imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

28.

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak PBB P2 dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

29.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan PBB P2;

30.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang diajukan oleh Wajib Pajak;

31.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPMKP PBB P2, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

32.

Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional;

33.

Pejabat Penagihan Pajak Daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak daerah sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34.

Basis data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data;

35.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Walikota Bekasi untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

36.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

37.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak;

38.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;

39.

Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

40.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;

41.

Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

42.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

43.

Surat uraian banding atau disingkat SUB adalah Surat Walikota yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

44.

Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima;

45.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

46.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

 

 

 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini:

a.

menciptakan tertib pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dan bentuk SPPT PBB-P2 yang menginformasikan pembayaran PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya dalam SPPT PBB-P2 pada tahun berjalan;

b.

mempercepat penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2;

c.

meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2.

 

 

 

 

 

(1)

NOP diberikan oleh Wali Kota pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan obyek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan;

(2)

NOP diberikan oleh Wali Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan bersamaan dengan pelayanan validasi BPHTB;

(3)

NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

 

 

 

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:

a.

Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;

b.

Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kota;

c.

Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;

d.

Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/Desa;

e.

Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut Blok;

f.

Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut obyek pajak;

g.

Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

(1)

SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat menggunakan formulir kertas dan/atau elektronik.

(2)

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

 

a.

Halaman depan:

 

 

1)

Nomor Seri Formulir;

 

 

2)

Nama Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi;

 

 

3)

Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan Hak”;

 

 

4)

Kode Akun;

 

 

5)

Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;

 

 

6)

Nomor Obyek Pajak (NOP);

 

 

7)

Letak Obyek Pajak;

 

 

8)

Nama dan Alamat Wajib Pajak;

 

 

9)

Jumlah lantai bangunan;

 

 

10)

Luas Bumi dan/atau bangunan;

 

 

11)

Kelas Bumi dan/atau bangunan;

 

 

12)

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan;

 

 

13)

Total NJOP bumi dan/atau bangunan;

 

 

14)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;

 

 

15)

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

 

 

16)

NJOP untuk penghitungan PBB;

 

 

17)

PBB yang Terutang;

 

 

18)

PBB yang harus dibayar;

 

 

19)

Informasi Pembayaran sejak awal SPPT PBB diterbitkan;

 

 

20)

Total jumlah tunggakan sejak awal SPPT PBB terbit;

 

 

21)

Tanggal Jatuh Tempo;

 

 

22)

Tempat Pembayaran.

 

b.

Halaman Belakang:

 

 

1)

Nama petugas penyampai SPPT;

 

 

2)

Tanggal penyampaian;

 

 

3)

Tanda tangan petugas;

 

 

4)

Informasi lainnya.

Spesifikasi teknis formulir SPPT adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

Bentuk Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(2)

Pemberlakuan Elektronik SPPT PBB-P2 (E-SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), diterapkan setelah aplikasi e-SPPT PBB-P2 terbangun dan/atau paling lambat pada tahun 2022.

(3)

Pemberlakuan cetak SPPT PBB-P2 yang menginformasikan pembayaran PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya dalam SPPT PBB-P2 tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), diterapkan setelah pengembangan aplikasi SISMIOP PBB-P2 terbangun dan/atau paling lambat pada tahun 2021.

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 31 Mei 2019
WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap.
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap.
RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 53 SERI E