Peraturan Walikota Kota Batu Nomor: 1 Tahun 2022

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kota Batu;

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

13.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KOTA BATU.

 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Batu.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3.

Kepala Daerah adalah Wali Kota Batu.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

5.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

6.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Batu.

7.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

8.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

10.

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah.

11.

KSWP adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.

12.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

13.

Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

14.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

15.

Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

17.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

18.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

19.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

20.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Batu.

21.

Host to host adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain.

 

Maksud pelaksanaan KSWP adalah melaksanakan konfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

 

Tujuan pelaksanaan KSWP adalah:

1.

meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2.

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;

3.

meningkatkan pendapatan Daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan; dan

4.

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut:

a.

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

b.

Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

c.

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah; dan

d.

Pembinaan.

 

 

(1)

KSWP dilaksanakan Dinas dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.

(2)

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

Izin Usaha Perdagangan;

 

b.

Izin Usaha Hiburan;

 

c.

Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung;

 

d.

Izin Usaha Restoran;

 

e.

Izin Trayek;

 

f.

Izin Usaha Perikanan;

 

g.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan

 

h.

Izin Reklame.

(3)

Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

 

a.

Izin Usaha Toko Swalayan;

 

b.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);

 

c.

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

 

d.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

e.

Izin Usaha Industri (IUI);

 

f.

Tanda Daftar Gudang (TDG); dan

 

g.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

(4)

Izin Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

(5)

Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan untuk fungsi rumah tinggal.

 

(1)

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat wajib bagi setiap orang pribadi atau badan usaha untuk mendapatkan layanan publik tertentu.

(2)

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWP dan/atau NPWPD.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWP dan/atau NPWPD, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:

 

a.

KPP untuk Penerbitan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

Bapenda untuk penerbitan NPWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

(1)

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Bagi wajib pajak yang telah memperoleh keterangan status yang memuat valid, maka Dinas dapat memberikan layanan publik tertentu.

(3)

Bagi wajib pajak yang memperoleh status yang memuat tidak valid, maka harus melakukan konfirmasi ke Kantor Pajak Pratama.

 

 

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dinas melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan usaha wajib memenuhi kewajiban pajak daerah.

(2)

Dinas dapat memberikan jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukan dokumen sebagai berikut:

 

a.

Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir sebelum tahun berkenaan;

 

b.

Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan

 

c.

Keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf h diwajibkan melampirkan persyaratan bukti pembayaran hotel atau pajak hiburan atau pajak restoran atau pajak parkir atau pajak reklame masa pajak terakhir sebelum tahun berkenaan.

(4)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga terhadap pemberian jenis layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(5)

Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dasar perizinan dan nonperizinan pada Dinas.

(6)

Setiap orang pribadi atau badan usaha melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan konsekuensi berupa tidak diberikan pelayanan publik tertentu.

 

(1)

Dinas melakukan verifikasi host to host sebelum memberikan layanan.

(2)

Apabila verifikasi host to host sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tersedia dapat dilakukan verifikasi secara manual.

 

(1)

Dinas dan Bapenda melakukan rekonsiliasi data perizinan dan data perpajakan daerah.

(2)

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui host to host.

(3)

Dalam hal rekonsiliasi data host to host sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tersedia dapat dilakukan verifikasi secara manual.

(4)

Tata cara dan standar operasional prosedur rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

 

 

(1)

Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan bersama-sama antara Dinas, Bapenda dan KPP dalam bentuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

(2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

 

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 12 Januari 2022
WALI KOTA BATU,
ttd.
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd.
ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 1/B