Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 46 Tahun 2023

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

11.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);

13.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

4.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.

5.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang digunakan untuk kepentingan umum.

6.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.

7.

Badan Hukum Indonesia adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan dan lembaga.

8.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

10.

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

11.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

12.

Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

13.

Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

14.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran PKB dan BBNKB dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan.

(2)

Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan Bobot.

(3)

Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB.

(4)

Besaran dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);

b.

sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

c.

jeep, minibus, station wagon, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);

d.

blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

e.

bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1 (satu koma satu);

f.

light truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga); dan

g.

truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat).

 

 

 

 

(1)

Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk berdasarkan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.

(2)

Besaran nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)

Dalam hal besaran NJKB ubah bentuk tidak tercantum dalam Lampiran B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan selisih NJKB setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.

 

 

 

 

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus dimiliki Badan Hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

 

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan; dan

 

b.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan.

(2)

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang mendapatkan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum;

 

b.

memiliki izin atau rekomendasi penyelenggaraan angkutan umum dari instansi berwenang;

 

c.

dioperasikan dengan dipungut bayaran; dan

 

d.

menggunakan plat warna dasar kuning.

(3)

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan dikenakan tarif kendaraan bermotor pribadi.

(4)

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang jenis mikrolet termasuk bemo/angkot/angdes/lan/lyn/lin yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan dikenakan tarif Kendaraan Bermotor Angkutan Umum.

 

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk KBL Berbasis Baterai berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

a.

KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan; dan

 

b.

KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan.

(2)

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

(2)

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan 100% (seratus persen).

(3)

Kendaraan Bermotor untuk pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penyapu jalan (road sweeper), truck, light truck, dan pickup dump yang digunakan sebagai pengangkut sampah.

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

(2)

Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin merupakan nilai jual mesin pengganti.

(3)

Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

mesin dengan isi silinder sampai dengan 500 (lima ratus) cc sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

 

b.

mesin dengan isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

 

c.

mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

 

d.

mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 (lima ribu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

 

e.

mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2023 beserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan 11% (sebelas persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 25% (dua puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road);

 

b.

untuk Tahun Pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan Tahun Pembuatan dari negara produsen yang sama dan/atau Kendaraan Bermotor merk lain; dan/atau

 

c.

berdasarkan HPU Kendaraan Bermotor dan/atau informasi data harga Kendaraan Bermotor dari agen pemegang merk, dealer, main dealer dan/atau media informasi lainnya.

(2)

Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi jenis, merk, dan tipe kendaraan bermotor yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk Tahun Pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan angkutan barang nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;

 

b.

untuk Tahun Pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan Sedan, Jeep, Station Wagon dan sepeda motor nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan

 

c.

untuk Tahun Pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual Tahun Pembuatan terakhir dengan penurunan paling tinggi 5% (lima persen) dan penurunan paling banyak 3 (tiga) tingkat.

 

 

 

 

(1)

Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.

(2)

Dalam hal terdapat kendaraan bermotor dengan jenis, merk, tipe, dan nilai jual Tahun Pembuatan sebelum tahun 2023 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan besarnya NJKB tersebut.

(3)

Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, tipe, dan nilai jual Tahun Pembuatan 2023 yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2023 atau dalam perubahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2023, Gubernur memberikan kewenangan Kepala Badan untuk menetapkan NJKB.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

 

a.

1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;

 

b.

1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan

 

c.

0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial atau keagamaan, Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah.

(2)

Tarif BBNKB ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen); dan

 

c.

ubah bentuk/ubah mesin sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

(3)

Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial atau keagamaan dengan didukung akte pendirian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(4)

Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

tidak termasuk kategori kendaraan jenis sedan dan jeep; dan

 

b.

nilai NJKB dibawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), khusus kendaraan jenis minibus.

(5)

Kendaraan sosial keagamaan, lembaga sosial atau keagamaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan tarif kendaraan bermotor pribadi.

(6)

Tarif BBNKB Kendaraan Listrik ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

 

 

 

 

 

(1)

Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB.

(2)

Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan NJKB.

(3)

Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.

(4)

Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan sebagai berikut:

 

a.

Rp50,00 (lima puluh rupiah) ke bawah dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah); dan

 

b.

Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) ke atas dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

 

 

 

 

 

Dalam hal Peraturan Gubernur mengenai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2024 belum ditetapkan, Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2024.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

 

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 46 SERI E