Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

4.

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

5.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

6.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

7.

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59);

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

7.

Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.

8.

Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

9.

Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas ekonomi kreatif.

10.

Kawasan Kreatif adalah wilayah pedesaan dan perkotaan yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

11.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

12.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang dan lembaga struktural maupun non struktural yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.

13.

Pendekatan Tematik adalah isu pokok Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

14.

Pendekatan Holistik adalah rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target dan sasaran.

15.

Pendekatan Integratif adalah rangkaian program dan kegiatan secara sistematik dimana masing-masing Perangkat Daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.

16.

Pendekatan Spasial adalah keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

(2)

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

 

a.

meningkatkan kreativitas dan daya saing sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;

 

b.

membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;

 

c.

memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;

 

d.

memberikan pedoman dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;

 

e.

mewujudkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Kreatif melalui Kabupaten/Kota Kreatif untuk mampu mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif, memanfaatkan secara penuh aset kreatif, dan menggunakan sumber daya Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan; dan

 

f.

mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh iklim investasi.

 

 

 

 

 

 

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.

pembentukan, keanggotaan dan kedudukan;

b.

tugas, fungsi dan wewenang;

c.

struktur organisasi;

d.

tata kerja;

e.

masa kerja;

f.

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g.

pembiayaan.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang merupakan Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

 

a.

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

 

b.

Perangkat Daerah Provinsi yang terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif;

 

c.

akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;

 

d.

asosiasi, organisasi dan komunitas kreatif;

 

e.

pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;

 

f.

bisnis atau dunia usaha; dan

 

g.

unsur media.

(2)

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

(2)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

 

 

 

Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a.

membantu Gubernur dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menginisiasi dan memonitoring evaluasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;

b.

mendorong Bupati/Walikota membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;

c.

mengumpulkan data dan/atau informasi potensi Ekonomi Kreatif dan seluruh instansi/lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;

d.

melakukan kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif untuk bersinergi dalam pengembangan usaha, pendidikan, pelatihan dan penelitian di Bidang Ekonomi Kreatif;

e.

melaksanakan kegiatan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

f.

menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

 

 

 

Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

a.

forum aspirasi komunitas/organisasi Ekonomi Kreatif;

b.

media komunikasi dan koordinasi komunitas Ekonomi Kreatif dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif;

c.

mitra kerja strategis Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

d.

penghubung dan mengorkestrasi sumber daya untuk memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

 

 

Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang:

a.

melakukan pembinaan kepada Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;

b.

menyelenggarakan forum/musyawarah perencanaan dan pengembangan ekonomi kreatif;

c.

mengusulkan hasil forum/musyawarah perencanaan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Perangkat Daerah terkait;

d.

menggali potensi pembiayaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui sumber daya dan sumber dana yang sah; dan

e.

mendapatkan informasi program dan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Perangkat Daerah terkait.

 

 

 

 

 

 

Komite Ekonomi Kreatif Daerah, terdiri atas:

a.

Pembina;

b.

Mitra Kerja Perangkat Daerah; dan

c.

Pelaksana Harian.

 

 

 

 

 

(1)

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

 

a.

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

 

b.

Perangkat Daerah Provinsi yang terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2)

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menetapkan dan melakukan pembinaan kebijakan Komite Ekonomi Kreatif di Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Mitra Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

 

a.

akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;

 

b.

asosiasi, organisasi dan komunitas kreatif;

 

c.

pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;

 

d.

bisnis atau dunia usaha; dan

 

e.

unsur media.

(2)

Mitra Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan terhadap kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah yang ditetapkan oleh Pembina.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah pengurus dari unsur Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2)

Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

Ketua;

 

b.

Wakil Ketua;

 

c.

Sekretariat;

 

d.

Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan;

 

e.

Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan;

 

f.

Bidang Infrastruktur dan Kawasan Kreatif;

 

g.

Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual; dan

 

h.

Bidang Koordinator Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif.

 

 

 

 

 

(1)

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur.

(2)

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

(2)

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas harian Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dipimpin Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

(2)

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;

 

b.

mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;

 

c.

melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, operasional, keuangan, anggaran dasar rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi;

 

d.

melakukan pembinaan dan penyelenggaraan tata laksana kelembagaan, kerjasama dan hubungan kemasyarakatan; dan

 

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2)

Bidang Riset, Pendataan, Edukasi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi program kebijakan bidang riset, pendataan, pendidikan dan pelatihan.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

melakukan kajian dan penelitian Pengembangan Ekonomi Kreatif;

 

b.

mengembangkan basis data dan sistem informasi potensi Ekonomi Kreatif sekurang-kurangnya meliputi pelaku sedang merintis, pelaku sukses, tenaga kerja dan hak kekayaan intelektual dan produk yang di ekspor;

 

c.

menyediakan informasi dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;

 

d.

melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif;

 

e.

mendorong perguruan tinggi mengembangkan kurikulum kewirausahaan dan jurusan di Bidang Ekonomi Kreatif;

 

f.

mendorong pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan melalui pola pelatihan, magang dan sertifikasi profesi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri;

 

g.

mendorong pengembangan kurikulum ekstrakurikuler Bidang Ekonomi Kreatif bagi pendidikan menengah umum, menengah pertama pendidikan dasar;

 

h.

mendorong pengembangan pelatihan pola pikir desain dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif yang selaras dengan riset pasar;

 

i.

mengembangan kegiatan atau event di bidang ekonomi kreatif untuk mencari talenta sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif di masa yang akan datang; dan

 

j.

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2)

Bidang Kerjasama Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama untuk akses pemasaran dan pembiayaan.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

menentukan kriteria produk Ekonomi Kreatif unggulan Daerah;

 

b.

mendorong pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang bernilai tambah dan mampu menjadi penghela bagi pelaku usaha di sektor hulu dan sub sektor Ekonomi Kreatif lainnya;

 

c.

menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

 

 

1.

skema pemasaran dan pembiayaan produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;

 

 

2.

sertifikasi izin edar dan standarisasi produk Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait;

 

 

3.

akselerasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif;

 

 

4.

kerjasama dengan pemangku kepentingan baik melalui dalam jaringan (on-line) maupun luar jaringan (off-line), festival, even kreatif, pameran dagang di tingkat lokal, nasional dan internasional;

 

 

5.

kerjasama lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan baik dari dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaan lain yang sah; dan

 

 

6.

sistem pemasaran pariwisata kreatif melalui destinasi pariwisata.

 

d.

melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang Infrastruktur, dan Kawasan Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2)

Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang mendukung pengembangan klaster Ekonomi Kreatif di Daerah.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

melakukan kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik untuk mendukung kawasan Ekonomi Kreatif baik terkoneksi maupun terpadu di Daerah berupa:

 

 

1.

pengembangan infrastruktur fisik antara lain ruang simpul kreatif (creative hub), inkubator Ekonomi Kreatif, rumah kreatif, ruang kerja bersama (co-working space), kawasan sains dan teknologi (techno park), pasar dan sentra Ekonomi Kreatif di Daerah; dan

 

 

2.

jaringan internet untuk menunjang infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

 

b.

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2)

Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan advokasi kebijakan, kerangka regulasi dan perlindungan kekayaan intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

memberikan advokasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

 

b.

menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dan selanjutnya mengintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah;

 

c.

mendorong penyusunan dan pendampingan bimbingan teknis penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan, pengembangan dan penegakan tentang hak kekayaan intelektual baik individu dan komunal produk Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif; dan

 

d.

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang Koordinator Daerah Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

(2)

Bidang Koordinator Daerah Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mendorong jejaring dan peran aktif kelembagaan komite, asosiasi, organisasi, kelompok, komunitas, paguyuban kreatif dalam di tingkat Kabupaten/Kota.

(3)

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

melakukan aktivasi pembentukan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif dan komunitas kreatif Kabupaten/Kota berdasarkan pengelompokan wilayah karisidenan:

 

 

1.

Wilayah Banyumas meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara;

 

 

2.

Wilayah Kedu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen;

 

 

3.

Wilayah Pati meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora;

 

 

4.

Wilayah Pekalongan meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes;

 

 

5.

Wilayah Semarang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga; dan

 

 

6.

Wilayah Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri.

 

b.

mensosialisasikan dan mengintegrasikan program kerja yang dikembangkan 4 (empat) bidang dan dirumuskan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;

 

c.

mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi kreatif Kabupaten/Kota;

 

d.

mengaktifkan dan mensinergikan simpul kerjasama, jejaring dan kolaborasi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif;

 

e.

mendorong terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota; dan

 

h.

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif Daerah menerapkan pola kerja kebersamaan, musyawarah, lincah, kompeten, adaptif dan kolaboratif.

 

 

 

 

 

 

Masa kerja Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dilakukan Perangkat Daerah.

(2)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah memberikan penilaian berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan program kerja Pengembangan Ekonomi Kreatif Perangkat Daerah.

(3)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah memperkuat sistem pembinaan, pengembangan dan konsultasi hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif di Daerah.

 

 

 

 

 

 

Komite Ekonomi Kreatif Daerah memberikan laporan kepada Gubernur atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta Gubernur.

 

 

 

 

 

 

Pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b.

Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi dasar pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Komite Ekonomi Kreatif.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd.

GANJAR PRANOWO

 

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

SUMARNO

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 3