Peraturan Bupati Kota Banda Aceh Nomor: 81 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2019.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kata Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

10.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Banda Aceh.

2.

Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh

4.

Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

5.

Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Bagian dari hasil pajak, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Pemerintah Kota Banda Aceh.

7.

Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.

8 .

Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemeritah Gampong.

10.

Target Penerimaan yang selanjutnya disingkat TP adalah Target Penerimaan Gampong dari Pajak bumi Bangunan.

11.

Capaian Realisasi Pajak yang selanjutnya disingkat CRP adalah Capaian Realisasi Pajak Gampong dari Pajak Bumi Bangunan.

12.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.

13.

Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.

(2)

Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

(3)

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) Pajak Bumi dan Bangunan serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) Pajak Bumi dan Bangunan dari gampong masing-masing.

(4)

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

 

a.

70% (tujuh puluh per seratus) untuk TP; dan

 

b.

30% (tiga puluh per seratus) untuk CRP.

(5)

Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

 

 

 

 

(1)

Tata cara pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

(2)

Pengalokasian Rincian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara:

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran Bagian Hasil Pajak kepada masing-masing gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kata ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2)

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian Realisasi Penerimaan Bagian Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Kota dari masing-masing Gampong di tahun berjalan.

(3)

Penyaluran Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:

 

a.

tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh per seratus) apabila realisasi mencapai 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019;

 

b.

tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila realisasi penerimaan PBB mencapai 60% (enam puluh per seratus) dari ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019; dan

 

c.

tahap III pada bulan September sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila realisasi penerimaan PBB minimal mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019.

(4)

Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:

 

a.

Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan

 

b.

laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.

(5)

Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni, dengan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

(6)

Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus, dengan Realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II Paling Kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

 

 

 

 

 

(1)

Bagian Hasil Pajak digunakan untuk membiayai:

 

a.

penyelenggaraaan pemerintahan;

 

b.

pelaksanaan pembangunan; dan

 

c.

pemberdayaan masyarakat gampong.

(2)

Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

 

a.

operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;

 

b.

penyelenggaraan musyawarah gampong;

 

c.

pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;

 

d.

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong; dan

 

e.

biaya operasional pemungutan PBB sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pagu Bagian dari Hasil Pajak; dan

 

f.

kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(3)

Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

 

a.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;

 

b.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

 

c.

pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;

 

d.

pelestarian lingkungan hidup;

 

e.

pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

 

f.

pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah; dan

 

g.

pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG.

(4)

Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bidang:

 

a.

pembinaan Kemasyarakatan; dan

 

b.

pemberdayaan Kemasyarakatan.

 

 

 

 

(1)

Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak.

(2)

Pemerintah kota melakukan pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan bagian dari hasil pajak.

(3)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, Tahap III dan laporan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Tahunan kepada Walikota.

(2)

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;

 

b.

Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

 

c.

Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan

 

d.

Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menunda penyaluran bagian dari hasil pajak, dalam hal:

 

a.

Walikota belum menerima dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

 

b.

terdapat sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau

 

c.

terdapat usulan dari Inspektorat Kota.

(2)

Penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Bagian dari Hasil Pajak tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa bagian hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3)

Apabila sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah bagian dari hasil pajak yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran bagian dari hasil pajak tahap I tidak dilakukan.

(4)

Penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa bagian dari hasil pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran bagian dari hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.

(5)

Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran bagian dari hasil pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran bagian dari hasil pajak tahap II.

 

 

 

 

(1)

Walikota menyalurkan kembali bagian dari hasil pajak yang ditunda dalam hal:

 

a.

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah diterima; dan

 

b.

terdapat usulan dari Inspektorat Kota.

(2)

Dalam hal penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, bagian dari hasil pajak tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa bagian hasil pajak di RKUD.

(3)

Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai bagian dari hasil pajak yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

 

 

 

 

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2018 M (20 Rabiul Akhir 1440 H)
WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd.
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2018 M (20 Rabiul Akhir 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

ttd.
BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 81