Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor: 16 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa agar keuangan gampong dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, perlu diatur petunjuk pelaksanaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Tahun Anggaran 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);

16.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

19.

Peraturan Menteri Keuangan 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

20.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

21.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

22.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 81);

23.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 08).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA GAMPONG, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pidie.

2.

Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bupati adalah Bupati Pidie.

3.

Bupati adalah Bupati Pidie.

4.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.

5.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8.

Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.

9.

Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10.

Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Keuchik bersama Tuha Peut Gampong.

11.

Keputusan Keuchik adalah Keputusan yang berkedudukan hukum di bawah Qanun Gampong, bersifat mengatur dalam melaksanakan Qanun Gampong.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

13.

Bendahara Gampong adalah Pemegang Kas Gampong yang berasal dari unsur Perangkat Gampong yang diangkat berdasarkan Keputusan Keuchik.

14.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah Perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Gampong.

15.

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik yang terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan Unsur Tuha Lapan Gampong untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

16.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

17.

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.

Sumber dana;

b.

Petunjuk Pelaksanaan Dana Gampong, ADG, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBK yang diperuntukkan bagi Gampong .

(2)

ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari dana bagi hasil perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam APBK sebesar 8,00% (delapan koma nol per seratus) setelah dikurangi DAK yang diperuntukkan bagi 727 Gampong.

(3)

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten tahun Anggaran 2016 yang diperuntukkan bagi Gampong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Petunjuk penggunaan; dan

b.

Pertanggungjawaban dan pelaporan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih efektif, efisien, transparan dan dapat pertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong yang dibagikan dan dialokasikan peruntukannya dalam APBG Tahun Anggaran 2016, Keuchik selaku Pemegang Kekuasaaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim lainnya sesuai kebutuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

(2)

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Gampong.

(3)

Untuk kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK diberikan Dana Operasional maksimal 6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk kelancaran dan tepat sasaran pelaksanaan pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi, Tim Pendamping Teknis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Tim Verifikasi dan di Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Gampong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan biaya operasional dibebankan dalam APBK Pidie.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

 

a.

Bupati selaku Penasehat;

 

b.

Wakil Bupati selaku Penasehat;

 

c.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Penanggung Jawab;

 

d.

Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie selaku Koordinator;

 

e.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie selaku Ketua;

 

f.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Wakil Ketua;

 

g.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Wakil Ketua;

 

h.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie sebagai Sekretaris;

 

i.

Inspektur Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

j.

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

k.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

l.

Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie sebagai Anggota;

 

m.

Unsur dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie sebagai Anggota;

 

n.

Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie selaku anggota;

 

o.

Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

p.

Unsur dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

q.

Unsur dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

r.

Unsur dari Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

s.

Unsur LPSE Kabupaten Pidie sebagai anggota.

(3)

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

menyusun pedoman pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Gampong;

 

b.

melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Gampong;

 

c.

melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Gampong;

 

d.

melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Gampong.

 

e.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tim Pendamping Teknis SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan biaya operasional dibebankan dalam APBK Pidie.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Teknis SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

 

a.

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

 

b.

Dinas Pendidikan;

 

c.

Dinas Kesehatan;

 

d.

Dinas Pertanian dan Peternakan;

 

e.

Dinas Sumber Daya Air;

 

f.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral;

 

g.

Dinas Kelautan dan Perikanan;

 

h.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;

 

i.

Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;

 

j.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

 

k.

Dinas Syari’at Islam;

 

l.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

 

m.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

 

n.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(3)

Tim Pendamping Teknis SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan biaya operasional dibebankan dalam APBK Pidie.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

 

a.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua;

 

b.

Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie selaku Wakil Ketua;

 

c.

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie selaku Sekretaris;

 

d.

Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie selaku anggota;

 

e.

Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie selaku anggota;

 

f.

Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

 

g.

Unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota;

(3)

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

melakukan verifikasi terhadap kelengkapan syarat-syarat yang diajukan;

 

b.

melakukan verifikasi ketersediaan dan kecukupan anggaran;

 

c.

membuat Berita Acara hasil Verifikasi.

(4)

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Verifikasi dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tim Fasilitasi dan Koordinasi Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan biaya operasionalnya dibebankan dalam APBK Pidie dan dialokasikan pada DPA masing-masing Pemerintah Kecamatan.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

 

a.

Camat selaku penanggungjawab;

 

b.

Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;

 

c.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai Sekretaris;

 

d.

Unsur Seksi pada Kecamatan sebagai anggota.

(3)

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi dan Koordinasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

fasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;

 

b.

fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong;

 

c.

fasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;

 

d.

fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;

 

e.

fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan Perangkat Gampong;

 

f.

fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;

 

g.

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong;

 

h.

rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Gampong;

 

i.

fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;

 

j.

fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan gampong;

 

k.

fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

 

l.

fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

 

m.

fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

 

n.

fasilitasi kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;

 

o.

fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;

 

p.

fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;

 

q.

koordinasi pendampingan gampong di wilayahnya; dan

 

r.

koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan gampong di wilayahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

(2)

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG adalah sebagai berikut:

 

a.

Laporan berkala yaitu; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi.

 

b.

Laporan akhir penggunaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi.

 

c.

Setiap Gampong harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:

 

 

1).

Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.

 

 

2).

Foto yang ditampilkan meliputi:

 

 

 

a)

Foto kondisi 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus, dan 100% (seratus per seratus) yang diambil dari sudut yang sama.

 

 

 

b)

Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan kegiatan.

(3)

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dan laporannya disampaikan secara berjenjang mulai dari Keuchik ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, Pemerintah Gampong dapat menganggarkan honorarium yang sumber dananya bukan dari Dana Gampong dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong kepada:

 

a.

Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) setinggi-tingginya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan;

 

b.

Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Gampong (PTPKG) sebesar:

 

 

1)

Sekretaris Gampong selaku Koordinator PTPKG setinggi-tingginya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;

 

 

2)

Kaur dan Bendahara selaku pelaksana PTPKG setinggi-tingginya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan.

(2)

Pemerintah Gampong wajib menganggarkan Bantuan Sosial meliputi:

 

a.

Santunan Anak Yatim minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang untuk 3 (tiga) kali setahun;

 

b.

Santunan Fakir Miskin minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap gampong untuk 3 (tiga) kali dalam setahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal: 22 Januari 2016 M (12 Rabiul Akhir 1437 H)
BUPATI PIDIE,
ttd.
SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal: 22 Januari 2016 M (12 Rabiul Akhir 1437 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,
ttd.
H. AMIRUDDIN, SE, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 16