Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor: 9 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Batang.

4.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

5.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.

6.

Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan.

7.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Batang.

8.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPB-PP adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut:

a.

10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;

b.

10%(sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Rumus yang dipergunakan dalam penentuan besaran bagian desa dari pajak dan retribusi daerah adalah:

 

a.

Asas Merata adalah besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;

 

b.

Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.

(2)

Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

 

a.

 

 

Keterangan:

 

 

 

b.

 

 

Keterangan:

 

 

(3)

Besarnya penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)

Besarnya penetapan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

(5)

Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan Kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan umum keuangan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

(2)

Permohonan pencairan bagian desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.

(3)

Surat permohonan pencairan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(4)

Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat.

(5)

Dalam hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades.

(6)

Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada BPKPAD.

(7)

BPKPAD memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8)

BPKPAD mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran bagian dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

 

a.

tahap I pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan

 

b.

tahap II pada bulan September sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(2)

Penyaluran bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten Batang ditetapkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3)

Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.

(4)

Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus), dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya.

b.

penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus), dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2)

Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja:

 

a.

Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

 

b.

Pendataan Wajib Pajak Baru.

 

c.

Penyelesaian Permasalahan PBB-PP di Tingkat Desa.

(3)

Belanja pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan desa:

 

a.

PKK

 

 

untuk biaya operasional, SPPD, biaya rapat, pakaian kerja, biaya sosialisasi, dan kegiatan lainnya;

 

b.

LPMD

 

 

untuk biaya rapat, biaya operasional, SPPD, insentif, dan biaya sosialisasi;

 

c.

Karang Taruna

 

 

untuk biaya operasional, SPPD, dan biaya sosialisasi;

 

d.

KPMD

 

 

untuk biaya operasional, SPPD, insentif, biaya rapat, dan biaya sosialisasi;

 

e.

BUMDes

 

 

untuk SPPD, biaya rapat, dan kegiatan sosialisasi;

 

f.

dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(4)

Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).

(5)

Alokasi belanja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan dan Pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APBDes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban Bagian Desa dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

(2)

Pemerintah Daerah dan Camat sebagai pembina pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) meliputi:

a.

Memberikan sosialisasi dan pengarahan pengelolaan Bagian Desa dari Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

b.

Memberi bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

c.

Membina dan mengawasi pengelolaan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak dan Restibusi Daerah Kepada Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017
BUPATI BATANG,
ttd.
YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd.
NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 9