Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor: 10 Tahun 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), dan Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

8.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

10.

Residu sampah adalah sisa hasil pengolahan sampah baik organik maupun anorganik yang berasal dari TPS/TPS3R/PDU.

11.

Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya penampungan sampah sementara.

12.

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

13.

Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) skala kawasan.

14.

Tempat Pemrosesan Akhir Berwawasan Lingkungan dan Edukasi yang selanjutnya disingkat TPA BLE adalah tempat pemrosesan akhir sampah dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

15.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau Retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17.

Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran Retribusi daerah.

18.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.

19.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

20.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan peretribusian daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

27.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Retribusi.

28.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peretribusian daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

30.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya. Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

 

 

 

 

 

 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah.

 

 

 

 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a.

untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah; dan

b.

untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan persampahan di Daerah.

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Nama, obyek, subyek dan wajib Retribusi;

b.

Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Retribusi;

c.

Tata cara penetapan Retribusi;

d.

Tata cara pembayaran;

e.

Tata cara pembetulan ketetapan Retribusi;

f.

Tata cara penagihan;

g.

Tata cara penerbitan STRD;

h.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; dan

i.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

 

Atas pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi pelayanan persampahan adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang atau badan yang berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan.

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah hasil penimbangan Residu Sampah yang berasal dari TPS/TPS3R/PDU di TPA BLE.

 

 

 

 

 

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp10.000/100 kg (sepuluh ribu rupiah per seratus kilogram).

 

 

 

 

 

Besaran pokok Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar hasil penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas menetapkan besarnya Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2)

SKRD Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap pelayanan persampahan dari TPS/TPS3R/PDU ke TPA BLE.

(3)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi oleh Petugas Pemungut pada saat pelayanan persampahan dari TPS/TPS3R/PDU ke TPA BLE.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah saat terutangnya Retribusi, Kepala Dinas dapat menerbitkan:

 

a.

SKRDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

b.

SKRDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang;

 

c.

SKRDN, jika jumlah Retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.

(2)

Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam SKRDKB/SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Retribusi yang kurang atau terlambat dibayar.

(3)

SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa Retribusi atau tahun Retribusi yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang.

 

 

 

 

 

Format SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:

 

a.

membayar sendiri ke bank yang ditunjuk oleh Bupati;

 

b.

melalui pembayaran ke bendahara penerimaan; atau

 

c.

melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SSRD.

(2)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya SKRD.

(3)

Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Retribusi Pelayanan Persampahan.

(4)

Retribusi terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran.

(5)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Retribusi bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

Format SSRD Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/SKRDLB/SKRDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

(2)

Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, nomor surat ketetapan Retribusi, jenis Retribusi, tanggal jatuh tempo dan masa Retribusi dan/atau tahun Retribusi.

(3)

Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

(4)

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

permohonan disampaikan ke Kepala Dinas;

 

d.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi; dan

 

e.

dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:

 

a.

fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;

 

b.

dokumen pendukung lainnya.

(3)

Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

 

a.

secara langsung; atau

 

b.

melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;

(5)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

 

a.

tanggal terima surat dari Wajib Retribusi, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada petugas Tempat Pelayanan Dinas;

 

b.

tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(3)

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

 

 

 

 

 

(1)

Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

 

 

 

 

 

Format Surat Permohonan Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan atas permintaan wajib Retribusi dan Keputusan tentang Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan secara jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang, Kepala Unit Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang mempunyai fungsi TPA BLE melakukan penagihan.

(2)

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Retribusi yang terutang dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(3)

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.

(4)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:

 

a.

nama Wajib Retribusi;

 

b.

besar utang Retribusi;

 

c.

perintah untuk membayar;

 

d.

saat pelunasan utang Retribusi.

(5)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Retribusi dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasinya.

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD dalam hal:

a.

Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.

dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c.

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi Retribusi.

 

 

 

 

 

Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya masa Retribusi sampai dengan diterbitkannya STRD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD untuk Masa Retribusi, sebelum Wajib Retribusi dikukuhkan sebagai Wajib Retribusi, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban Retribusi yang belum dipenuhi oleh Wajib Retribusi.

(2)

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD untuk Masa Retribusi, setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Retribusi, apabila setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Retribusi diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban retribusi yang belum dipenuhi oleh Wajib Retribusi.

(3)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi, kecuali terhadap Wajib Retribusi dipidana karena melakukan tindak yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

 

 

 

Format STRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar permohonan Wajib Retribusi, Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Dinas disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

 

b.

surat permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

1.

nama dan alamat wajib Retribusi;

 

 

2.

jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.

 

c.

surat permohonan keringanan berupa angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

1.

nama dan alamat wajib Retribusi;

 

 

2.

jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

 

 

3.

jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.

 

d.

surat permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

1.

nama dan alamat wajib Retribusi;

 

 

2.

jenis dan jumlah Pelayanan Persampahan;

 

 

3.

alasan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan.

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

 

f.

satu surat permohonan untuk satu SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan;

 

g.

Wajib Retribusi perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;

 

h.

tidak memiliki tunggakan Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun tahun sebelumnya;

 

i.

dilampiri fotokopi SKRD, SKRDKB atau SKRDKB Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan;

 

j.

Pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dan pengajuan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

 

 

 

 

(1)

Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.

(3)

Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberikan terhadap pokok Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT.

(2)

Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib Retribusi.

(3)

Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan Retribusi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).

 

 

 

 

 

(1)

Keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Retribusi Pelayanan Persampahan terutang dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT.

(2)

Pemberian keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib Retribusi dengan pertimbangan:

 

a.

kemampuan membayar wajib Retribusi karena Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya;

 

b.

wajib Retribusi yang baru memulai usahanya.

(3)

Angsuran pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

 

a.

jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

 

b.

masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang dimintakan keringanan.

(4)

Penundaan atas pembayaran utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya pembayaran angsuran atas utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), setiap angsuran besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib Retribusi.

(2)

Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yaitu sebesar utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang ditunda pembayarannya.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terhadap utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2)

Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang Retribusi Pelayanan Persampahan.

(3)

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STRD Retribusi Pelayanan Persampahan pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Retribusi wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh Retribusi terutang atau yang seharusnya terutang dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan.

(2)

Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan wajib Retribusi sedang mengalami kesulitan keuangan.

 

 

 

 

 

Format Surat Permohonan Pengurangan, Pengangsuran/Penundaan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran/Penundaan, Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan kepada Kepala Dinas.

(2)

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;

 

b.

nama dan alamat Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;

 

c.

masa Retribusi dan tahun Retribusi;

 

d.

perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;

 

e.

besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi; dan

 

f.

nomor Rekening Bank Wajib Retribusi.

(3)

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:

 

a.

fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;

 

b.

fotokopi SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;

 

c.

fotokopi SSRD untuk masa Retribusi yang menjadi dasar permohonan;

 

d.

Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

 

e.

fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

(4)

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilakukan:

 

a.

secara langsung;

 

b.

melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

(2)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:

 

a.

tanggal terima surat dari Wajib Retribusi, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada petugas Tempat Pelayanan Dinas; atau

 

b.

tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), harus memberikan keputusan.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.

(4)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(5)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Retribusi.

(2)

Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit Retribusi atau jumlah Retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

(3)

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan Retribusi daerah.

 

 

 

 

 

Untuk membayar pengembalian Retribusi atas SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran Retribusi, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

 

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

WAHYU BUDI SAPTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 10