Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 98 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun 2018 dalam suatu Peraturan Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);

17.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang­-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3.

Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

5.

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

8.

Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

9.

Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10.

Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.

11.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Gampong yang selanjutnya disingkat RPJP adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

12.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

13.

Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.

14.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

15.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

16.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.

18.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

19.

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

20.

Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong.

21.

Tim Pelaksana di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

22.

Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2)

Tujuan diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah:

 

a.

mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

 

b.

meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;

 

c.

menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

 

d.

memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;

 

e.

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

 

f.

mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;

 

g.

meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;

 

h.

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan

 

i.

meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagi hasil pajak kepada gampong.

(2)

Pendanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong bersumber dari APBK.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

(2)

Sumber Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3)

Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing gampong.

(4)

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 60%)/Jumlah gampong se­-Kabupaten.

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan pajak daerah dari masing­ masing gampong terhadap total pemasukan pajak gampong se­-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 40%) x Jumlah pemasukan pajak daerah dari gampong yang bersangkutan/total pemasukan pajak daerah dari gampong se-Kabupaten).

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.

(2)

Sumber Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3)

Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing gampong.

(4)

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 60%)/Jumlah gampong se-Kabupaten.

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan retribusi daerah dari masing­-masing gampong terhadap total pemasukan retribusi gampong se-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 40%) x Jumlah pemasukan retribusi daerah dari gampong yang bersangkutan/total pemasukan retribusi daerah dari gampong se-Kabupaten).

 

 

 

 

 

(1)

Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 5 ayat (3) adalah:

 

a.

nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten;

 

b.

jumlah pemasukan pajak dan retribusi masing-masing gampong dan/atau rekapitulasi setiap kecamatan bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2)

Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

(2)

Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping.

 

 

 

 

 

(1)

Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2)

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

 

a.

melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;

 

b.

melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;

 

c.

melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong; dan

 

d.

memberikan laporan kepada Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2)

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

 

a.

melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;

 

b.

melakukan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;

 

c.

melakukan pembinaan administrasi keuangan gampong;

 

d.

melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan

 

e.

memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

 

 

 

 

 

(1)

Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2)

Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

 

 

 

 

 

 

(1)

Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai berikut:

 

a.

telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

 

 

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau didelegasikan kepada Camat.

 

 

2.

semua pekerjaan/kegiatan tahun dan/atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

 

3.

telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan

 

 

4.

mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.

 

b.

melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut:

 

 

1.

permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;

 

 

2.

fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong (untuk pengajuan tahap I);

 

 

3.

fotokopi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong (untuk pengajuan tahap I);

 

 

4.

fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (untuk pengajuan tahap I dan tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);

 

 

5.

fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);

 

 

6.

fotokopi rekening kas gampong (mengetahui Keuchik/Pj. Keuchik);

 

 

7.

fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik;

 

 

8.

fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik);

 

 

9.

fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik, dan Bendahara Gampong;

 

 

10.

pakta integritas bermeterai cukup;

 

 

11.

kuitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2)

Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2)

Bupati menetapkan besaran sementara Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3)

Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank di wilayahnya atau yang terdekat.

(4)

Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(5)

Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(6)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7)

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8)

Bentuk persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(9)

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu:

 

a.

tahap I pada bulan Maret, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

 

b.

tahap II pada bulan Agustus, sebesar 60% (empat puluh per seratus).

(10)

Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

(11)

Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(12)

Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2)

Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong mengacu pada RPJMG dan RKPG.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2)

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3)

Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4)

Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2)

Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(3)

Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2)

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

 

 

 

 

 

 

(1)

Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)

Tim Fasilitasi melaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(3)

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

 

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

 

 

 

 

 

 

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M (9 Rabi'ul Akhir 1439 H)
BUPATI ACEH SELATAN,
T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M (9 Rabi'ul Akhir 1439 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,
NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 98