Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 562-505-2009

 

TENTANG
 

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
 

a.

bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;

b.

bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

c.

bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-363-2008 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat, sehingga perlu ditinjau kembali;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2010.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000 mengenai Upah Minimum Provinsi;

6.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

 

 

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/REK/DPP/2009 tanggal 21 Desember 2009.

 

 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan

Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2010.

Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

Kenaikan Upah Pekerja di atas UMP Tahun 2010 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan agar dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja yang ada di masing-masing perusahaan.

Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dibuat secara tertulis dalam bentuk skala upah/struktur upah di perusahaan, dan dilaporkan pada Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

 

Tunjangan tidak tetap/kesejahteraan yang selama ini diberikan, selanjutnya tetap diberikan.

 

 

Bagi perusahaan yang tidak bisa/belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan UMP 2010 pada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

 

 

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-363-2008 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.

 

 

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2009
GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd.
MARLIS RAHMAN