Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 405 Tahun 2008

 

 

 

Surat Bupati Natuna, Nomor 561/DTK.T/124/08 Tanggal 20 Oktober 2008, perihal Usulan Penetapan UMK Natuna Tahun 2009;

a.

bahwa sesuai dengan lampiran n pembagian urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian subbidang ketenagakerjaan, sub-sub bidang 6, urusan pemerintahan daerah provinsi angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan Gubernur;

b.

bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan dunia usaha dan tetap memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan penetapan Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna Tahun 2009;

c.

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna Tahun 2009;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Dewan Pengupahan;

11.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;

12.

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor PER.16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008 dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;

13.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.226/MEN/2000;

14.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

15.

Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: KEP.564/MEN/1992 Nomor 115 Tahun 1992 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah;

16.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

 

 

1.

Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun 2008 tentang Pembentukan Anggota Lembaga Kesepakatan Bersama Tripartite Kabupaten Natuna.

2.

Berita Acara Rapat Lembaga Kesepakatan Bersama Tripartit Kabupaten Natuna tanggal 16 Oktober 2008.

 

 

 

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna Tahun 2009 sebesar Rp922.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulan.

 

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.

 

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari pada Ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

 

Bagi Pengusaha yang tidak mampu untuk membayar upah minimum sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU di atas, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan upah Minimum.

 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0010/kdh Kepri.561/01.08 tanggal 12 Januari 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditujukan kepada Bupati Natuna dan Bupati Lingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 05 Desember 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ttd.

ISMETH ABDULLAH