Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 664 Tahun 2009

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 560/289/DTTS/TK-A tanggal 12 November 2009 tentang usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kapuas Hulu Tahun 2010, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pekerja sangat penting artinya guna mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui Penetapan Upah Minimum;

b.

bahwa dengan memperhatikan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu peningkatan Upah Minimum pekerja sebagai jaring pengaman agar dapat tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara para pekerja dan pengusaha guna peningkatan produktivitas kerja di satu pihak dan kesejahteraan pekerja di lain pihak;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Penetapan UMK dan UMSK Kapuas Hulu Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

8.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.

9.

Keputusan Gubernur nomor 422 Tahun 2008 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2008-2010.

 

 

 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kapuas Hulu Tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

 

 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kapuas Hulu Tahun 2010 adalah Upah Bulanan terendah yang diterima oleh Pekerja untuk waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.

 

 

Bagi perusahaan yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kapuas Hulu Tahun 2010 sesuai Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, dan khusus pada perusahaan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang membayarkan upahnya lebih rendah agar disesuaikan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

 

 

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 November 2009
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.
CORNELIS