Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 441 Tahun 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 045.2/677/Hk perihal mohon pengesahan Pe­raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b.

bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Pe­raturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c.

bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1288);

2.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem­baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1649);

3.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem­baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1655);

4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Pe­raturan Daerah Perubahan;

6.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

7.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Ke­uangan Daerah.

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE­RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat Dan Retribusi Parkir disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

a.

Penamaan.

 

a.1.

Titik dua (:) antara kata "NOMOR" dan "angka 6" dihapus;

 

a.2.

Pada akhir kalimat "BUPATI KEPALA . . . dan seterusnya" ditambah tanda koma (,)".

 

 

 

 

 

b.

Pembukaan.

 

b.1.

Konsiderans Menimbang.

 

 

huruf c antara kata "dimaksud 2 dan kata" disisipkan kata "huruf b".

 

b.2.

Konsiderans Mengingat.

 

 

b.2.1.

Angka 3 dan kalimat seterusnya diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya;

 

 

b.2.2.

Angka 1 dan kalimat seterusnya diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya;

 

 

b.2.3.

Angka 4 pada akhir kalimat ditambah kalimat sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

"(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1129);

 

 

 

 

 

 

 

b.2.4.

Angka 7 dan kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

"7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

 

 

 

 

 

c.

Batang Tubuh.

 

c.1.

Pasal 2

 

 

"Pada akhir kalimat pada tanggal diundangkan" ditambah kalimat dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempat­annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".

 

 

 

 

 

d.

Penutup

 

d.1.

Kalimat "Denpasar, 21 Januari 1994" diubah dan dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

"Ditetapkan di Denpasar"
Pada tanggal 21 Januari 1994

 

 

 

 

 

 

d.2.

Penandatanganan Peraturan Daerah, pada kalimat "KETUA DEWAN . . . . dan seterus­nya ditulis:

 

 

 

 

 

 

 

"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE­RAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA,

 

 

 

 

 

 

d.3.

Penandatanganan Peraturan Daerah pada kalimat "BUPATI KEPALA . . . . . dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah tanda "koma (,)".

 

 

 

 

 

c.

Penjelasan.

 

c.1.

Titik dua (:) antara kata "Nomor dan angka 6 " dihapus;

 

c.2.

Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "I. UMUM dan "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

 

 

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 September 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 198 Tanggal 21 Oktober 1994 Seri D Nomor 196
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.
DEWA BERATHA.