Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 28 Tahun 2004

TENTANG

CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR BALI,

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2001 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 72 Seri A Nomor 1) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Bali.

2.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

3.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

4.

Petugas Pajak adalah pejabat atau pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan perpajakan.

5.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

6.

Surat pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan STNK, Pendaftaran Kendaraan Bermotor, dasar penetapan Pajak dan permohonan penetapan SWDKLLJ.

7.

Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

8.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PKB
 

(1)

Untuk mendapatkan data wajib PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib PKB yang memiliki obyek PKB di daerah.

(2)

Untuk keperluan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Petugas Pajak memberikan SPPKB kepada Wajib PKB untuk diisi.

(3)

SPPKB yang telah diisi oleh wajib PKB, disampaikan kepada petugas pajak selambat-lambatnya:

 

a.

14 (empat belas) hari sejak saat pemilikan/penguasaan untuk kendaraan bermotor baru;

 

b.

Untuk kendaraan bermotor bukan baru sampai dengan berakhirnya masa pajak;

 

c.

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor yang pindah dari luar daerah.

(4)

SPPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dicatat oleh Petugas Pajak dalam Daftar Induk Wajib PKB berdasarkan nomor urut.

(5)

Bentuk dan isi SPPKB dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

BAB III
KETETAPAN PKB
 

(1)

Petugas pajak menetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD.

(2)

Ketetapan PKB yang menghasilkan pecahan kurang dari Rp100.000,- dibulatkan menjadi Rp100.000,-

(3)

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

 

 

(1)

Petugas pajak dapat menerbitkan STPD apabila:

 

a.

PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

b.

Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.

(2)

Bentuk dan isi STPD dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

 

 

 

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
 

Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ditetapkan.

 

 

 

(1)

Pajak terutang dapat diangsur dan/atau ditunda oleh wajib PKB yang berbentuk badan hukum.

(2)

Angsuran dan/atau penundaan dimaksud ayat (1) diberikan kepada wajib PKB yang mengalami pailit.

(3)

Pembayaran angsuran dan/atau penundaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda dengan melampirkan:

 

a.

Foto Copy KTP/Identitas lainnya;

 

b.

Identitas kendaraan bermotor yang akan dimohonkan angsuran dan.atau penundaan;

 

c.

Keputusan Pejabat berwenang yang menyatakan Perusahaan tersebut pailit.

 

 

 

(1)

Wajib PKB yang telah membayar lunas PKB diberikan tanda atau bukti pelunasan.

(2)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini.

 

 

 

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan PKB, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib PKB harus melunasi pajak terutang.

(3)

Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dispenda atas nama Gubernur.

(4)

Bentuk dan isi Surat Peringatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini.

 

 

 

(1)

Apabila jumlah PKB yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8, jumlah PKB yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2)

Kepala Dispenda atas nama Gubernur menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3)

Bentuk dan isi Surat Paksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

 

 

 

(1)

Apabila PKB yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima wajib pajak, Kepala Dispenda atas nama Gubernur segera menerbitkan surat perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2)

Bentuk dan isi surat perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

 

 

 

(1)

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, Gubernur mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara.

(2)

Bentuk dan isi Surat Permintaan penetapan tanggal pelelangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII keputusan ini.

 

 

 

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
 

(1)

Wajib PKB dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(2)

Permohonan dimaksud ayat (1), dilampiri dengan SKPD yang telah dibayar.

(3)

Permohonan dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembayaran dilakukan.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan tersebut ayat 91) Gubernur Cq. Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

 

 

 

(1)

Pengurangan sanksi administrasi dimaksud pasal 12 ayat (1) diberikan dalam hal keterlambatan tersebut dikarenakan kekhilafan wajib PKB dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan keterangan Dokter dan upacara keagamaan yang dibuktikan dengan keterangan Dokter dan upacara keagamaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

 

a.

Tidak melebihi 7 (tujuh) hari dapat diberikan pengurangan maksimal 20%;

 

b.

Lebih dari 7 (tujuh) s/d 14 (empat belas) hari dapat diberikan pengurangan maksimal 15%;

 

c.

Lebih dari 14 (empat belas) s/d 30 (tiga puluh) hari dapat diberikan pengurangan maksimal 10%;

 

d.

Lebih dari 30 (tiga puluh) hari dapat diberikan pengurangan maksimal 15%.

(2)

Penghapusan sanksi administrasi dimaksud pasal 12 ayat (1) diberikan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan hambatan birokrasi.

(3)

Hambatan karena birokrasi dimaksud ayat (2) harus dibuatkan berita acara.

 

 

 

Keterlambatan Pendaftaran Kendaraan Bermotor luar daerah yang mutasi ke Daerah karena hambatan birokrasi daerah asal dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi sebagai berikut:

a.

tidak melebihi dari 14 (empat belas) hari diberikan pengurangan maksimal 25%;

b.

Lebih dari 14 (empat belas) s/d 30 (tiga puluh) hari diberikan pengurangan maksimal 20%;

c.

Lebih dari 30 (tiga puluh) hari diberikan pengurangan maksimal 15%.

 

 

 

(1)

Wajib PKB dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan PKB.

(2)

Permohonan dimaksud ayat (1), dilampiri dengan SKPD yang telah dibayar.

(3)

Permohonan dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembayaran dilakukan.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan tersebut ayat (1) Gubernur Cq. Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

 

 

 

(1)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan PKB dimaksud pasal 15 ayat (1) diberikan dalam hal terjadi kesalahan penetapan PKB.

(2)

Wajib PKB mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan PKB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ketetapan pajak diterima.

(3)

Permohonan dimaksud ayat (2) dilampiri dengan:

 

a.

Foto Copy KTP/Identitas lainnya;

 

b.

Daftar Induk Wajib PKB;

 

c.

SKPD yang telah dibayar.

 

 

 

BAB VII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PKB
 

(1)

Kepala Dispenda atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, dan atau pengurangan PKB.

(2)

Keringanan dimaksud ayat (1) diberikan terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk Ambulance, mobil jenazah dan kepentingan sosial lainnya.

(3)

Wajib PKB mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda untuk mendapatkan keringanan dan/atau pengurangan PKB.

(4)

Permohonan dimaksud ayat (3) dilampiri dengan pernyataan tentang kegunaan kendaraan bermotor tersebut yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

(5)

Petugas pajak wajib mengadakan pengecekan kebenaran penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

 

 

 

(1)

Kepala Dispenda atas Gubernur dapat memberikan pembebasan PKB.

(2)

Pembebasan dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat atau masih dalam proses pengadilan.

(3)

Wajib PKB mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Gubernur Cq. Kepala Dispenda untuk mendapatkan pembebasan PKB.

(4)

Permohonan dimaksud ayat (3) dilampiri dengan:

 

a.

Surat keterangan dan Kepolisian/pengadilan;

 

b.

Surat keterangan bengkel;

 

c.

Laporan hilang;

 

d.

BPKB asli, STNK asli, TNKB, foto copy KTP wajib PKB/kuasanya.

(5)

Petugas pajak wajib mengadakan pengecekan kebenaran kondisi kendaraan bermotor tersebut.

 

 

 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
 

(1)

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 450 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Bali.

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 September 2004
GUBERNUR BALI,
ttd
DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
ttd
I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 28